Berita

Garuda Indonesia/net

Bisnis

Garuda Di Antara Kebangkrutan Dan Nasihat Rajawali

JUMAT, 16 JUNI 2017 | 17:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Garuda kayak pabrik panci. Itu ungkapan kekesalan yang dilontarkan ekonom hebat Indonesia, Rizal Ramli, dalam satu kesempatan diskusi publik, kemarin.

Rizal Ramli mendukung pembenahan manajerial di tubuh PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sebagai upaya menepis isu kebangkrutan yang mendera maskapai penerbangan plat merah tersebut.

Tapi benarkah Garuda bangkrut? Bantahannya datang langsung dari Dirut PT Garuda Indonesia Tbk, Pahala N Mansury, hari Minggu lalu di kantor Menteri Perhubungan. Mantan bankir itu pun memberikan data kinerja keuangan perusahaan yang belum lama ia pimpin itu.


Tapi dia tidak bisa membantah fakta dan data bahwa Garuda Indonesia mencatatkan kerugian sebesar 98,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,31 triliun (kurs 13.300) pada kuartal I 2017. Alasannya beberapa hal. Yang menonjol adalah kenaikan harga bahan bakar avtur. Akibatnya, biaya operasional maskapai meningkat dari 840,1 juta dolar AS di kuartal I 2016 menjadi 1,01 miliar dollar AS di kuartal I 2017 (naik 21,3 persen) atau mencapai 20-30 persen dari biaya operasional.

Jika dibandingkan di kuartal I 2016, penerimaan pendapatan memang naik 6,2 persen; dari 856 juta dolar AS menjadi 909,5 juta dolar AS di kuartal I 2017. Pada kuartal I 2016, Garuda mencatatkan laba 1,02 juta dolar AS. Tapi, di tiga bulan pertama 2017, Garuda dihajar kerugian Rp 1,31 triliun.

Diakuinya pula, ada beberapa rute penerbangan mancanegara yang mengalami kerugian akibat jumlah penumpang yang tidak memuaskan. Disebutkan, ada 10-20 rute yang kelanjutannya tengah dikaji Garuda.

Walau begitu, Pahala tetap menganggap bahwa pendapat yang mengatakan kerugian itu bakal membangkrutkan perusahaan adalah terlalu berlebihan. Keyakinan diri itu, jika juga tak mau disebut berlebihan, wajib diikuti kerja keras dan cerdas.

Teringatlah kita pada sosok mantan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang tenar dengan jurus "Rajawali Ngepret"-nya.

Di bulan Agustus 2015, hanya selang sehari pasca pelantikannya, dia meramaikan pemberitaan nasional dengan mengkritik rencana Garuda membeli sejumlah besar pesawat berbadan lebar. Rizal mewanti-wanti Garuda agar tidak terperosok ke lubang pailit.

Juni 2015, di bawah Dirut saat itu, Arif Wibowo, Garuda menerima pinjaman dari Bank of China (BOC) Aviation untuk pengadaan dan peremajaan pesawat sampai 2025. Duit US$ 9 miliar (Rp 117 triliun) dibutuhkan untuk mewujudkan rencana pengadaan 53 pesawat wide body dan 80 pesawat narrow body.  Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang mendorong peminjaman itu, mengungkap bahwa perjanjian dengan BOC melibatkan dana US$ 4,5 miliar (Rp 58,5 triliun).

Rizal Ramli yang pernah menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan saat menjadi Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, meniup peluit dengan keras.

Pernah menghadapi pihak kreditur Eropa yang mengancam akan menyita semua pesawat Garuda, Rizal pada Agustus 2015 mengingatkan Garuda untuk membatalkan pembelian 30 Airbus A350 untuk penerbangan ke Amerika dan Eropa. Rizal yakin, rute itu adalah rute "bakar duit" alias memiliki peminat di bawah 30 persen. Singkatnya, Garuda bakal bangkrut kalau tetap melakukan pembelian.

Selain itu, Rizal juga paham banget bahwa Garuda punya riwayat buruk dalam pembelian pesawat baru. Di dalam pembelian pesawat ada sogok menyogok, ada korupsi-kolusi-nepotisme, dan penggelembungan. Akibatnya, Garuda Indonesia berkubang dalam lubang besar utang.

Ramalan "sang Rajawali" dua tahun lalu bisa dianggap terbukti akhir-akhir ini. Mungkin masih ada jurus "mengelak" yang dimiliki para pemburu rente untuk lari dari tanggung jawab.

Tapi, yang tidak bisa dielak adalah data dan fakta kerugian Rp 1,31 triliun pada kuartal pertama 2017. Kalau sudah begini, siapa yang berani bertanggung jawab? [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya