Kehadiran kelompok-kelompok radikalisme di Indonesia merupakan ancaman yang jelas dan nyata bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Karena itu menjadi aneh ketika pemerintah seolah membiarkan kelompok-kelompok radikal tersebut untuk tetap hidup di Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Kajian Strategis/Komandan Densus 99 GP Ansor, Nuruzaman, dalam Seminar Ilmiah yang digelar Ikatan Alumni Kajian Stratejik Indonesia Universitas Indonesia (IAKSI) di Jakarta kemarin.
"Komitmen GP Ansor saat ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati dimana Pancasila bukan agama melainkan tempat dimana seluruh kelompok bisa hidup bersama meskipun terdapat banyak perbedaan dengan berlandaskan pada persamaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Lembaga Seni dan Budaya Perwakilan Cabang Istimewa NU Mesir, Lathifa Marina Al Anshori, dalam kesempatan yang sama berbicara tentang peran perempuan dalam menghadapi gerakan radikalisme. Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam menekan tingkat radikalisme.
"Perempuan memiliki kekuatan bernegosiasi demi perdamaian, yang pada akhirnya dapat menghasilkan gerakan resistensi radikalisme tanpa kekerasan, dimana penjabarannya ketidakpatuhan yang diperlihatkan tanpa disertai kekerasan, secara bersama-sama, tertata, dan disiplin dapat merubah konfigurasi kekuatan ideologis laki-laki," ucapnya.
Pembicara lain Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisipol UKI Dr. Sidratahta Mukhtar, keinginan sekelompok masyarakat Indonesia dalam menegakkan sistem khilafah karena adanya penurunan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sebagai dampak kurangnya perhatian pemerintah sendiri terhadap penyerapan ideologi Pancasila di masyarakat.
Kurangnya perhatian pemerintah ini terlihat dari terciptanya ruang yang muncul dalam regulasi hukum kita yang tidak mampu menyaring hadirnya kelompok-kelompok radikal yang ingin menyingkirkan Pancasila yang pada akhirnya menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam amatannya, hanya segelintir umat Islam yang ingin menegakkan sistem khilafah tersebut. "Bahwa kenyataan ini merupakan fakta yang mengejutkan karena sebenarnya hanya segelintir pihak saja yang menginginkan turunnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia," tandasnya.
Seminar ini merupakan salah satu dari kegiatan IAKSI yang sedari awal terbentuk untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Negara Indonesia, khususnya dalam menanggapi maraknya kelompok radikal beserta dampaknya di Indonesia, yang dengan nyata dan jelas menolak kehadiran Pancasila.
[zul]
