Menurut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, fokus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini adalah mengurangi angÂka pelanggaran penyelenggara pemilu. Sejak dibentuk tahun 2012 hingga saat ini, sudah ada 3.532 penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP. Berikut penuturan lengkap Anggota DKPP, Ida Budhiati.
Dari jumlah tersebut, beraÂpa yang diberi sanksi?
Total ada 1.942 teradu yang dinyatakan harus direhabilitasi, karena terbukti tidak melanggar kode etik. Sementara teradu yang mendapat sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 903 orang, sanksi pemberhentian sementara sebanyak 44 orang, pemberhentian tetap sebanyak 448 orang, dan pemberhentian dari jabatan ketua baik KPUatau pun Bawaslu sebanyak 14 orang.
Kalau untuk tahun ini ada berapa banyak?
Kalau untuk tahun ini ada berapa banyak?Untuk 2017 ada 439 jumlah teradu yang diputus. Rinciannya, 48 penyelenggara diberhentikan secara tetap, 18 diberhentikan sementara, 121 orang diberi peringatan tertulis. Kemudian ada tujuh yang diberhentikan dari jabatan ketua.
Kenapa jumlah penyelengÂgara pemilu yang diadukan bisa sampai sebanyak itu?Peningkatan ini biasanya terÂjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkanpuÂtusan untuk menolak gugatan mereka. Tingginya pengaduan ini didasari harapan akan terpenuhinya hak-hak konstitusional para pihak. Mereka merasa dizalimi dalam penyelenggaÂraan pemilihan.
Sayangnya, banyak yang kurang memahami kalau DKPP hanya menangani dugaanpelanggaran kode etik penyelenggara, ada lembaga lain yang diberi otoritas untuk itu. Misalnya ke Bawaslu, pengadilan tata usaha maupun hingga ke Mahkamah Agung (MA).
Apa yang DKPP lakukan terkait hal ini?Untuk masalah ini kami sangat mengharapkan bantuan dari rekan-rekan media. Kami meyakini, apabila keputusan DKPP didukung media, maka akan menjadi pencerahan pada masyarakat. Tentunya kami juga akan memberikan edukasi kepada penyelenggaranya.
Kalau terkait dengan penyeÂlenggara pemilunya, apa yang DKPP lakukan?Untuk meminimalkan tingkat pelanggaran kode etik penyelengÂgara pemilu, kami akan meminta KPUmaupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memÂperbaiki mekanisme rekrutmen. Terutama mekanisme rekrutmen di tingkat kabupaten/kota.
Kenapa di tingkat itu yang diutamakan?Karena data menunjukkan yang paling banyak diadukan di level tersebut. Contoh kaÂsus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Tolikara, Papua. Di sana terjadi penyelenggara pemilu yang suÂdah dilaporkan lebih dari 17 kali ke DKPP. Namun, pengadu tidak mampu membuktikan kesalahan teradu. Karenanya, DKPP tak bisa mengeluarkan sanksi peÂmecatan. Contoh lain terkait peÂnyelenggara di Jayapura, Papua. DKPP sebenarnya telah memÂberhentikan penyelenggara yang lama. Namun, DKPP terpaksa menjatuhkan sanksi kepada peÂnyelenggara pemilu yang baru. Sebab, penyelanggara pemilu yang baru juga melakukan peÂlanggaran kode etik.
Dengan adanya perbaikan pola rekrutmen, anda yakin kasus dugaan pelanggarannya bisa diminimalisir?Saya yakin. Toh, untuk efek jera saya kira DKPP sebelÂumnya juga telah melakukan langkah yang tepat. Bisa dilihat dari putusan-putusan yang ada, oknum yang diberhentikan seÂcara tetap tidak bisa dilibatkan kembali sebagai penyelenggara sepanjang usianya.
Sebagai mantan anggota KPU, tantangan untuk Pemilu 2019 seperti apa?Tantangan Pemilu 2019 ini berbeda dengan sebelumnya. Sebab, pemilihan umum ke depan sudah serentak, pemilu legislatif berbarengan dengan pemilu presiden. Perubahan akan terjadi pada aspek tata kelola, regulasi, manajemen, dan penyelenggaraan pemilu sendiri. Karena itu DKPP berÂharap di dalam setiap jenjang KPU itu mampu jadi panutan bagi bawahannya.
Sebagai anggota DKPP, apa pesan anda buat penyelengÂgara pemilu?Saya berharap KPU dapat menjalankan perannya semakÂsimal mungkin, sehingga tidak banyak pengaduan dugaan peÂlanggaran kode etik karena peÂnyelenggara mampu meneguhÂkan integritas. Integritas itu apa sih? Integitas itu kan mampu bekerja secara profesional, mandiri, cermat, teliti, jujur dan adil. ***
