Berita

Mahfud MD/Net

Wawancara

WAWANCARA

Mahfud MD: Unit Ini Akan Bantu Rumuskan Kebijakan Ideologi Negara & Sosialisasi Ke Masyarakat

KAMIS, 15 JUNI 2017 | 10:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Belum lama ini, Pesiden Jokowi melantik Yudi Latif sebagai Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Selain melantik Yudi, Presiden juga melantik sejumlah tokoh na­sional sebagai Dewan Pengarah UKP-PIP. Mereka adalah; Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, be­kas Ketua MK Mahfud MD, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, bekas Ketua PP Muhamadiyah Syafi'i Ma'arif, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen (Purn) Wisnu Baya Tenaya, dan Sudhamek.

Lantas apa saja rencana aksi Dewan Pengarah UKP-PIP pasca dilantik, berikut penu­turan Mahfud MD yang juga masuk barisan Dewan Pengarah UKP-PIP;

Apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pengarah setelah ditunjuk Presiden untuk men­gurusi UKP-PIP ini?
Itu nanti keputusan tim ekse­kutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi. Dari pertemuan pertama di Istana, tidak ada substansi yang diputuskan. Karena ini baru ra­pat pertama dan baru bicara soal teknis yang keputusannya pada hari tertentu setiap bulan kita akan bertemu. Itu saja dulu.

Itu nanti keputusan tim ekse­kutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi. Dari pertemuan pertama di Istana, tidak ada substansi yang diputuskan. Karena ini baru ra­pat pertama dan baru bicara soal teknis yang keputusannya pada hari tertentu setiap bulan kita akan bertemu. Itu saja dulu.

Menurut Anda, apa sih tu­juan Presiden membentuk UKP-PIP ini?
Pembentukan UKP Pancasila bertujuan untuk menguatkan dan mensosialisasikan kembali Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Itu saja.

Lalu UKP-PIP ini apa saja rencana aksinya?
Jadi nanti UKP Pancasila ini akan membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan sebagainya. Tentu kebijakan di bidang ideologi negara itu dibantu oleh unit ini kemu­dian kita juga akan melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila itu dihidupkan di hati sanubari masyarakat. Ya seperti itu. Baru sebatas itu saja kesepakatan-kesepakatannya yang substansi-substansi lain belum dibicarakan.

Lalu apa saja target dari Dewan Pengarah, kan waktu kerja UKP-PIP ini mengikuti masa jabatan Presiden, berarti hanya punya waktu singkat sampai tahun 2019 saja?
Yang pasti nanti Dewan Pengarah akan bekerja secepat­nya untuk membangun kesa­daran kembali akan Pancasila. Sebab kesadaran masyarakat akan Pancasila saat ini dinilai sudah mulai menghilang. Kesadaran kita kan sudah mulai agak hilang. Sejak zaman reformasi itu kesadaran akan Pancasila, dan konstitusi sesuaidengan yang dikehendaki pendiri negara itu kan sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai digerogoti.

Nah, ini dianggap yang utama yang nanti akan dikerjakan. Membangun kesadaran kembali di tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diwariskan oleh para pendiri negara itu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oh ya kalau masalah or­ganisasi masyarakat (ormas) yang dianggap anti-Pancasila apakah akan ikut dibahas oleh tim UKP-PIP ini nantinya?
Wah, kalau untuk masalah ormas pembahasannya belum masuk ke sana.

Pak Presiden kan ingin UKP-PIP ini bisa mengaktualkan Pancasila dalam bentuk kekinian, namun kenapa de­wan pengarahnya diisi tokoh-tokoh senior?
Dewan pengarah ini kan me­mang sebagai pengarah dari UKP-PIP ini. Nanti yang akan mengaktualkan (Pancasila) den­gan kekinian atau yang mengak­tualkan secara substansinya itu tentu adalah eksekutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi Latif. Itulah yang nantinya dalam ber­bentuk program, dalam program itu atas buatan tim ekskutifnya nanti.

Untuk diketahui juga bahwa UKP-PIP itu lembaga yang ne­tral atau lintas aliran politik yang bertugas menjaga Indonesia melalui penguatan ideologi Pancasila. Tanpa dibatasi oleh sekat-sekat politik kita harus siap menjaga kekuatan ideologi negara. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya