Berita

Mahfud MD/Net

Wawancara

WAWANCARA

Mahfud MD: Unit Ini Akan Bantu Rumuskan Kebijakan Ideologi Negara & Sosialisasi Ke Masyarakat

KAMIS, 15 JUNI 2017 | 10:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Belum lama ini, Pesiden Jokowi melantik Yudi Latif sebagai Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Selain melantik Yudi, Presiden juga melantik sejumlah tokoh na­sional sebagai Dewan Pengarah UKP-PIP. Mereka adalah; Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, be­kas Ketua MK Mahfud MD, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, bekas Ketua PP Muhamadiyah Syafi'i Ma'arif, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen (Purn) Wisnu Baya Tenaya, dan Sudhamek.

Lantas apa saja rencana aksi Dewan Pengarah UKP-PIP pasca dilantik, berikut penu­turan Mahfud MD yang juga masuk barisan Dewan Pengarah UKP-PIP;

Apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pengarah setelah ditunjuk Presiden untuk men­gurusi UKP-PIP ini?
Itu nanti keputusan tim ekse­kutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi. Dari pertemuan pertama di Istana, tidak ada substansi yang diputuskan. Karena ini baru ra­pat pertama dan baru bicara soal teknis yang keputusannya pada hari tertentu setiap bulan kita akan bertemu. Itu saja dulu.

Itu nanti keputusan tim ekse­kutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi. Dari pertemuan pertama di Istana, tidak ada substansi yang diputuskan. Karena ini baru ra­pat pertama dan baru bicara soal teknis yang keputusannya pada hari tertentu setiap bulan kita akan bertemu. Itu saja dulu.

Menurut Anda, apa sih tu­juan Presiden membentuk UKP-PIP ini?
Pembentukan UKP Pancasila bertujuan untuk menguatkan dan mensosialisasikan kembali Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Itu saja.

Lalu UKP-PIP ini apa saja rencana aksinya?
Jadi nanti UKP Pancasila ini akan membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan sebagainya. Tentu kebijakan di bidang ideologi negara itu dibantu oleh unit ini kemu­dian kita juga akan melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila itu dihidupkan di hati sanubari masyarakat. Ya seperti itu. Baru sebatas itu saja kesepakatan-kesepakatannya yang substansi-substansi lain belum dibicarakan.

Lalu apa saja target dari Dewan Pengarah, kan waktu kerja UKP-PIP ini mengikuti masa jabatan Presiden, berarti hanya punya waktu singkat sampai tahun 2019 saja?
Yang pasti nanti Dewan Pengarah akan bekerja secepat­nya untuk membangun kesa­daran kembali akan Pancasila. Sebab kesadaran masyarakat akan Pancasila saat ini dinilai sudah mulai menghilang. Kesadaran kita kan sudah mulai agak hilang. Sejak zaman reformasi itu kesadaran akan Pancasila, dan konstitusi sesuaidengan yang dikehendaki pendiri negara itu kan sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai digerogoti.

Nah, ini dianggap yang utama yang nanti akan dikerjakan. Membangun kesadaran kembali di tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diwariskan oleh para pendiri negara itu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oh ya kalau masalah or­ganisasi masyarakat (ormas) yang dianggap anti-Pancasila apakah akan ikut dibahas oleh tim UKP-PIP ini nantinya?
Wah, kalau untuk masalah ormas pembahasannya belum masuk ke sana.

Pak Presiden kan ingin UKP-PIP ini bisa mengaktualkan Pancasila dalam bentuk kekinian, namun kenapa de­wan pengarahnya diisi tokoh-tokoh senior?
Dewan pengarah ini kan me­mang sebagai pengarah dari UKP-PIP ini. Nanti yang akan mengaktualkan (Pancasila) den­gan kekinian atau yang mengak­tualkan secara substansinya itu tentu adalah eksekutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi Latif. Itulah yang nantinya dalam ber­bentuk program, dalam program itu atas buatan tim ekskutifnya nanti.

Untuk diketahui juga bahwa UKP-PIP itu lembaga yang ne­tral atau lintas aliran politik yang bertugas menjaga Indonesia melalui penguatan ideologi Pancasila. Tanpa dibatasi oleh sekat-sekat politik kita harus siap menjaga kekuatan ideologi negara. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya