Berita

Mahfud MD/Net

Wawancara

WAWANCARA

Mahfud MD: Unit Ini Akan Bantu Rumuskan Kebijakan Ideologi Negara & Sosialisasi Ke Masyarakat

KAMIS, 15 JUNI 2017 | 10:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Belum lama ini, Pesiden Jokowi melantik Yudi Latif sebagai Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Selain melantik Yudi, Presiden juga melantik sejumlah tokoh na­sional sebagai Dewan Pengarah UKP-PIP. Mereka adalah; Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, be­kas Ketua MK Mahfud MD, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, bekas Ketua PP Muhamadiyah Syafi'i Ma'arif, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen (Purn) Wisnu Baya Tenaya, dan Sudhamek.

Lantas apa saja rencana aksi Dewan Pengarah UKP-PIP pasca dilantik, berikut penu­turan Mahfud MD yang juga masuk barisan Dewan Pengarah UKP-PIP;

Apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pengarah setelah ditunjuk Presiden untuk men­gurusi UKP-PIP ini?
Itu nanti keputusan tim ekse­kutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi. Dari pertemuan pertama di Istana, tidak ada substansi yang diputuskan. Karena ini baru ra­pat pertama dan baru bicara soal teknis yang keputusannya pada hari tertentu setiap bulan kita akan bertemu. Itu saja dulu.

Itu nanti keputusan tim ekse­kutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi. Dari pertemuan pertama di Istana, tidak ada substansi yang diputuskan. Karena ini baru ra­pat pertama dan baru bicara soal teknis yang keputusannya pada hari tertentu setiap bulan kita akan bertemu. Itu saja dulu.

Menurut Anda, apa sih tu­juan Presiden membentuk UKP-PIP ini?
Pembentukan UKP Pancasila bertujuan untuk menguatkan dan mensosialisasikan kembali Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Itu saja.

Lalu UKP-PIP ini apa saja rencana aksinya?
Jadi nanti UKP Pancasila ini akan membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan sebagainya. Tentu kebijakan di bidang ideologi negara itu dibantu oleh unit ini kemu­dian kita juga akan melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila itu dihidupkan di hati sanubari masyarakat. Ya seperti itu. Baru sebatas itu saja kesepakatan-kesepakatannya yang substansi-substansi lain belum dibicarakan.

Lalu apa saja target dari Dewan Pengarah, kan waktu kerja UKP-PIP ini mengikuti masa jabatan Presiden, berarti hanya punya waktu singkat sampai tahun 2019 saja?
Yang pasti nanti Dewan Pengarah akan bekerja secepat­nya untuk membangun kesa­daran kembali akan Pancasila. Sebab kesadaran masyarakat akan Pancasila saat ini dinilai sudah mulai menghilang. Kesadaran kita kan sudah mulai agak hilang. Sejak zaman reformasi itu kesadaran akan Pancasila, dan konstitusi sesuaidengan yang dikehendaki pendiri negara itu kan sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai digerogoti.

Nah, ini dianggap yang utama yang nanti akan dikerjakan. Membangun kesadaran kembali di tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diwariskan oleh para pendiri negara itu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oh ya kalau masalah or­ganisasi masyarakat (ormas) yang dianggap anti-Pancasila apakah akan ikut dibahas oleh tim UKP-PIP ini nantinya?
Wah, kalau untuk masalah ormas pembahasannya belum masuk ke sana.

Pak Presiden kan ingin UKP-PIP ini bisa mengaktualkan Pancasila dalam bentuk kekinian, namun kenapa de­wan pengarahnya diisi tokoh-tokoh senior?
Dewan pengarah ini kan me­mang sebagai pengarah dari UKP-PIP ini. Nanti yang akan mengaktualkan (Pancasila) den­gan kekinian atau yang mengak­tualkan secara substansinya itu tentu adalah eksekutifnya yang dipimpin oleh Pak Yudi Latif. Itulah yang nantinya dalam ber­bentuk program, dalam program itu atas buatan tim ekskutifnya nanti.

Untuk diketahui juga bahwa UKP-PIP itu lembaga yang ne­tral atau lintas aliran politik yang bertugas menjaga Indonesia melalui penguatan ideologi Pancasila. Tanpa dibatasi oleh sekat-sekat politik kita harus siap menjaga kekuatan ideologi negara. ***

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya