Berita

Politik

Maju Pilgub Papua, Irjen Paulus Sebaiknya Dibatalkan Jadi Kapolda Sumut

RABU, 14 JUNI 2017 | 07:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan, menyoroti langkah Irjen Paulus Waterpauw mandaftar menjadi calon gubernur Papua.

Menurutnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus meninjau ulang mutasi Irjen Paulus dari Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri menjadi Kapolda Sumut berdasarkan Telegram Kapolri Nomor ST/1408/VI/2017.

"Saya kira pendaftaran Pak Paulus untuk maju di Pilkada Papua sudah mengindikasikan bahwa konsentrasi beliau sudah terbagi antara karir kepolisian dan politik," katanya kepada RMOLSumut.com, Selasa (13/6).


Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang terjaga dengan baik di Sumatera Utara saat ini tidak terlepas dari konsentrasi seorang Kapolda dalam memimpin institusi kepolisian.

Dan ia menilai hal ini sudah dijalankan dengan sangat baik oleh Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel yang saat ini sudah menjabat jabatan baru Gubernur Akpol.

"Memimpin Sumatera Utara itu saya kira tidak bisa tanpa konsentrasi penuh," ujarnya.

Sutrisno berkeyakinan, sosok Irjen Paulus memiliki prestasi yang sangat baik ditubuh Polri. Namun menurutnya secara khusus keinginan Paulus untuk maju di pemilihan Gubernur Papua akan membuat konsentrasinya memimpin kepolisian di Sumut akan terganggu.

"Saya sangat yakin konsentrasi beliau nantinya akan terpecah antara memimpin kepolisian di Sumut dan menggalang kekuatan politik di Papua untuk memenangkannya," demikian Sutrisno. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya