Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan harga pangan di 164 pasar tradisional dari 82 kota melalui aplikasi ponsel. Langkah ini guna memperkuat upaya pengendalian inflasi.
Harga pangan akan diumumÂkan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional. Kemarin, PIHPS seÂcara resmi diluncurkan pemerintah dan BI.
"Pengembangan PIHPS Nasional menjadi bagian dari komitmen bersama Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga inflasi 2017 terkendali dalam sasarannya yakni pada kisaran 4 plus minus 1 persen," terang Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam acara peÂluncuran PIHPS di Jakarta, kemarin.
Ikut meresmikan PIHPS, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani IndraÂwati dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Acara ini juga dihadiri unsur Kelompok Kerja Nasional Tim PengendaIian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID).
Agus mengatakan, inisiatif pembuatan PIHPS Nasional ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar dilakukan pengemÂbangan sistem informasi pangan dan sistem koordinasi pengenÂdalian harga pangan dalam skala nasional.
Selain itu, untuk memberikan akses informasi harga pangan terkini bagi masyarakat, sekaÂligus dapat mendukung peruÂmusan kebijakan pengendalian inflasi.
Untuk tahap awal, penyeÂdian informasi pangan ini seÂcara harian baru diterapkan di 164 pasar tradisional 82 kota di 34 provinsi di Indonesia. PIHPS akan menyampaikan data harga untuk 10 komoditi pangan dengan 21 varian yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat dan merupakan koÂmoditas yang menjadi sumber inflasi pangan. Terutama, 10 komoditas pangan yang berkonÂtribusi lebih dari 50 persen terÂhadap inflasi, antara lain beras, cabe, bawang merah, minyak goreng dan lain-lain. Maka jika 10 komoditas pangan ini bisa dikendalikan, maka diharapkan inflasi bisa dijaga di level yang rendah.
"PIHPS Nasional dapat diakses oleh masyarakat luas dengan membuka laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi PIHPS Nasional di android dan iOS secara gratis," ujarnya.
Bekas bos Bank Mandiri ini mengatakan, pengembangan aplikasi tersebut akan terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, cakupan data akan diperÂluas hingga meliputi data di pasar modern, pedagang besar, serta produsen. PIHPS juga akan dilengkapi fitur pendorong partisipasi masyarakat (
public engagement) untuk memanÂtau perkembangan harga-harga pangan di daerah.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik peÂluncuran PIHPS. Menurutnya, PIHPS memang tidak berÂdampak langsung pada penÂgurangan inflasi. Namun, ada dampak tidak langsung. Yakni, bisa dirasakan apabila sistem inÂformasi ini bisa berjalan efektif. "Kalau ini berjalan efektif harga pangan bisa terkendali," ungkap Darmin.
Selain itu, Darmin berharap, ke depan transparansi harga bisa terwujud. Dia ingin ke depan dari level petani bisa melakukan pengecekan harga jual ke pengepul. Menurutnya, transparansi itu dapat membantu petani dan pedagang dalam mewujudkan tata niaga yang lebih sehat.
Tingkatkan Produksi Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah harus terus meningkatkan produksi pangan dan melakuÂkan perbaikan arus distribusi. Menurutnya, potensi gejolak harga dapat berasal dari faktor pergeseran pola tanam, jalur distribusi bahan pokok, dan perubahan iklim.
"Upaya-upaya pengendalian harga dilakukan dari sisi proÂdusen, distribusi, hingga ke konsumen. Pemerintah akan berupaya keras untuk menyediaÂkan produk olahan oleh industri pangan, penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, serta penyedian komoditas pangan," katanya. ***
