Berita

Nurhasan Zaidi

Politik

PKS Dukung Kebijakan Pemerintah Lima Hari Sekolah

SELASA, 13 JUNI 2017 | 08:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung kebijakan Pemerintah tentang penerapan pendidikan full day school, siswa belajar di sekolah 8 jam per hari dan 5 hari per pekan.

Menurut Anggota Fraksi PKS DPR RI, Nurhasan Zaidi, dengan sistem tersebut, Sabtu dan Minggu dapat dijadikan sebagai hari bercengkrama bersama keluarga dan berinteraksi secara sosial dengan lingkungannya. Dengan catatan orang tua harus memberikan perhatian khusus.

Dengan kebijakan ini juga, pendidikan karakter diharapkan dapat dipelajari bukan hanya teori semata namun dengan proses pembelajaran dan pembiasaan di sekolah dari pagi hingga sore hari.  Catatannya adalah agama sebagai inti dari implementasi pendidikan karakter harus diberikan tambahan proporsi pengajarannya


"Karena jelas dengan teori dan aplikasi nilai agama dalam proses pembelajaran akan memberikan efek langsung terhadap karakter siswa. Itu sudah banyak dibuktikan oleh sekolah-sekolah full day school berbasis agama, seperti Sekolah Islam Terpadu misalkan," ungkap Nurhasan (Selasa, 13/6).

Namun dia menolak kalau penerapan full day school hanya karena untuk mencukupi jam kerja guru ASN sesuai UU 40 jam sepekan.

"Alasan itu tidak cukup relevan dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan seolah kebijakan tersebut tidak memiliki semangat untuk membawa pendidikan Indonesia lebih baik, hanya alasan yang terkesan administratif," ungkap Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PU ini.

Pada kesempatan yang sama dia juga mengingatkan Pemerintah harus segera mencarikan solusi bijak yang komprehensif terhadap eksistensi sekolah-sekolah agama (Madrasah Diniyah Takmiliyah) yang diselenggarakan oleh Organisasi Islam seperti NU, PUI, Mathlaul Anwar dan sebagainya.

"Kita tahu bahwa madrasah diniyah telah memberikan kontribusi dan manifestasi besar terhadap pendidikan agama putra-putri bangsa. Dan dengan kebijakan ini sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan sulit bertahan, dan permasalahannya adalah siapa yang akan memainkan peranan madrasah tersebut dan bagaimana caranya, khususnya bagi siswa di sekolah negeri," tandasnya. [zul]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Tak Perlu Takut dengan Ide Kewarganegaraan Ganda Prabowo

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:26

Cara Mengubah Desil DTSEN Secara Online dan Offline, Lengkap dengan Langkahnya

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:15

Tak Cuma Revisi, DPR Sepakat Regulasi Baru Migas

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:14

GBNI Dukung Program Kerakyatan Prabowo

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:37

B50 Perkuat Kemandirian Energi, Hemat Devisa, dan Dorong Transformasi Ekonomi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:34

Presiden Perintahkan Penanganan Darurat, Wamensos Terjun ke Lokasi Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:28

21 Kantong Parkir Disiapkan Saat Perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:31

MBG Harus Kembali ke Tujuan Awal Bukan Jadi Ladang Bisnis

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:21

Ruas Jalan di Jakarta Direkayasa Saat Perayaan HUT ke-81 RI

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:12

Besok! Ongkos Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta Cuma Rp8

Minggu, 16 Agustus 2026 | 07:30

Selengkapnya