Berita

Net

Politik

SBY: Demokrat Marah Kalau Disebut Muallaf Pancasila

SELASA, 13 JUNI 2017 | 07:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti keadaan sosial-kemasyarakat saat ini. Menurutnya, kerukunan antara warga negara sedang melemah.

"Saat ini, kerukunan bangsa yang majemuk tiba-tiba melemah, seolah-olah terbangun tembok pemisah disertai sikap saling membenci dan memusuhi," katanya saat menyampaikan Refleksi Ramadan dalam Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 di Hotel Aston Cirebon, Senin (12/6), seperti dilansir RMOLJabar.

Karena itu dia menegaskan Pancasila dan Kebhinekaan harus bisa diamalkan dan dirawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


"Dalam pengabdian saya selama 30 tahun di TNI dan 15 tahun di pemerintahan, tentu Pancasila dan kebhinekaan selalu ada dalam hati dan pikiran. Tentunya, dipegang teguh dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara," katanya

Tak hanya itu, sejak tahun pertama dibentuk pada 2001 silam, katanya menambahkan, Demokrat secara eksplisit sangat jelas mencantumkan Pancasila sebagai dasar dan azas partai. Ha itu membuktikan bahwa Partai Demokrat merupakan partai nasionalis dan religius.

"Pancasila dan kebhinekaan bukan sesuatu yang baru bagi Partai Demokrat, atau disebut sebagai muallaf Pancasila. Wajar bila Partai Demokrat akan marah jika disebut sebagai pendatang baru soal Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sebab, Partai Demokrat selalu mencintai bangsa dan agamanya masing-masing dalam satu nafas," jelasnya.

Dia kembali menekankan segala aktivitas mengenai sosialisasi pancasila dan kebhinekaan harus bisa menyatukan anak bangsa bukan. Jangan sampai, sambungnya, keduanya menjadi pemicu perpecahan.

Karena itu menurutnya, pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 itu dilanjutkan dengan buka puasa bersama seluruh kader se-Jawa Barat. Selain itu, ada juga santunan anak yatim. Dalam kegiatan itu, hadir seluruh pejabat Partai Demokrat dari tingkat daerah, provinsi hingga pusat.  [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Tim Hukum Febrie Curiga Ada Nama Pejabat Kejagung Dicatut terkait Duit Rp40 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 04:16

Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Rabu, 09 September 2026 | 04:04

Polda Banten-Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rabu, 09 September 2026 | 03:32

Bahaya Abu Vulkanik bagi Penerbangan: Ancaman Tak Kasat Mata yang Mematikan

Rabu, 09 September 2026 | 03:22

PDIP Tafsirkan Pidato AHY: Bisa Jadi Pesan untuk Presiden Menuju 2029

Rabu, 09 September 2026 | 03:09

Wow! Hadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp10,25 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 02:52

Sekolah Tatap Muka di Lampung Batal Gegara Anak Krakatau Kembali Erupsi

Rabu, 09 September 2026 | 02:14

Survei Digdaya: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 56,3 Persen

Rabu, 09 September 2026 | 02:01

Pencarian 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda Terkendala Arus Kencang

Rabu, 09 September 2026 | 01:34

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Selengkapnya