Berita

Net

Politik

SBY: Demokrat Marah Kalau Disebut Muallaf Pancasila

SELASA, 13 JUNI 2017 | 07:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti keadaan sosial-kemasyarakat saat ini. Menurutnya, kerukunan antara warga negara sedang melemah.

"Saat ini, kerukunan bangsa yang majemuk tiba-tiba melemah, seolah-olah terbangun tembok pemisah disertai sikap saling membenci dan memusuhi," katanya saat menyampaikan Refleksi Ramadan dalam Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 di Hotel Aston Cirebon, Senin (12/6), seperti dilansir RMOLJabar.

Karena itu dia menegaskan Pancasila dan Kebhinekaan harus bisa diamalkan dan dirawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


"Dalam pengabdian saya selama 30 tahun di TNI dan 15 tahun di pemerintahan, tentu Pancasila dan kebhinekaan selalu ada dalam hati dan pikiran. Tentunya, dipegang teguh dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara," katanya

Tak hanya itu, sejak tahun pertama dibentuk pada 2001 silam, katanya menambahkan, Demokrat secara eksplisit sangat jelas mencantumkan Pancasila sebagai dasar dan azas partai. Ha itu membuktikan bahwa Partai Demokrat merupakan partai nasionalis dan religius.

"Pancasila dan kebhinekaan bukan sesuatu yang baru bagi Partai Demokrat, atau disebut sebagai muallaf Pancasila. Wajar bila Partai Demokrat akan marah jika disebut sebagai pendatang baru soal Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sebab, Partai Demokrat selalu mencintai bangsa dan agamanya masing-masing dalam satu nafas," jelasnya.

Dia kembali menekankan segala aktivitas mengenai sosialisasi pancasila dan kebhinekaan harus bisa menyatukan anak bangsa bukan. Jangan sampai, sambungnya, keduanya menjadi pemicu perpecahan.

Karena itu menurutnya, pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 itu dilanjutkan dengan buka puasa bersama seluruh kader se-Jawa Barat. Selain itu, ada juga santunan anak yatim. Dalam kegiatan itu, hadir seluruh pejabat Partai Demokrat dari tingkat daerah, provinsi hingga pusat.  [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya