Berita

Net

Politik

SBY: Demokrat Marah Kalau Disebut Muallaf Pancasila

SELASA, 13 JUNI 2017 | 07:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti keadaan sosial-kemasyarakat saat ini. Menurutnya, kerukunan antara warga negara sedang melemah.

"Saat ini, kerukunan bangsa yang majemuk tiba-tiba melemah, seolah-olah terbangun tembok pemisah disertai sikap saling membenci dan memusuhi," katanya saat menyampaikan Refleksi Ramadan dalam Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 di Hotel Aston Cirebon, Senin (12/6), seperti dilansir RMOLJabar.

Karena itu dia menegaskan Pancasila dan Kebhinekaan harus bisa diamalkan dan dirawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


"Dalam pengabdian saya selama 30 tahun di TNI dan 15 tahun di pemerintahan, tentu Pancasila dan kebhinekaan selalu ada dalam hati dan pikiran. Tentunya, dipegang teguh dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara," katanya

Tak hanya itu, sejak tahun pertama dibentuk pada 2001 silam, katanya menambahkan, Demokrat secara eksplisit sangat jelas mencantumkan Pancasila sebagai dasar dan azas partai. Ha itu membuktikan bahwa Partai Demokrat merupakan partai nasionalis dan religius.

"Pancasila dan kebhinekaan bukan sesuatu yang baru bagi Partai Demokrat, atau disebut sebagai muallaf Pancasila. Wajar bila Partai Demokrat akan marah jika disebut sebagai pendatang baru soal Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sebab, Partai Demokrat selalu mencintai bangsa dan agamanya masing-masing dalam satu nafas," jelasnya.

Dia kembali menekankan segala aktivitas mengenai sosialisasi pancasila dan kebhinekaan harus bisa menyatukan anak bangsa bukan. Jangan sampai, sambungnya, keduanya menjadi pemicu perpecahan.

Karena itu menurutnya, pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 itu dilanjutkan dengan buka puasa bersama seluruh kader se-Jawa Barat. Selain itu, ada juga santunan anak yatim. Dalam kegiatan itu, hadir seluruh pejabat Partai Demokrat dari tingkat daerah, provinsi hingga pusat.  [zul]

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya