Berita

Net

Politik

SBY: Demokrat Marah Kalau Disebut Muallaf Pancasila

SELASA, 13 JUNI 2017 | 07:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti keadaan sosial-kemasyarakat saat ini. Menurutnya, kerukunan antara warga negara sedang melemah.

"Saat ini, kerukunan bangsa yang majemuk tiba-tiba melemah, seolah-olah terbangun tembok pemisah disertai sikap saling membenci dan memusuhi," katanya saat menyampaikan Refleksi Ramadan dalam Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 di Hotel Aston Cirebon, Senin (12/6), seperti dilansir RMOLJabar.

Karena itu dia menegaskan Pancasila dan Kebhinekaan harus bisa diamalkan dan dirawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


"Dalam pengabdian saya selama 30 tahun di TNI dan 15 tahun di pemerintahan, tentu Pancasila dan kebhinekaan selalu ada dalam hati dan pikiran. Tentunya, dipegang teguh dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara," katanya

Tak hanya itu, sejak tahun pertama dibentuk pada 2001 silam, katanya menambahkan, Demokrat secara eksplisit sangat jelas mencantumkan Pancasila sebagai dasar dan azas partai. Ha itu membuktikan bahwa Partai Demokrat merupakan partai nasionalis dan religius.

"Pancasila dan kebhinekaan bukan sesuatu yang baru bagi Partai Demokrat, atau disebut sebagai muallaf Pancasila. Wajar bila Partai Demokrat akan marah jika disebut sebagai pendatang baru soal Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sebab, Partai Demokrat selalu mencintai bangsa dan agamanya masing-masing dalam satu nafas," jelasnya.

Dia kembali menekankan segala aktivitas mengenai sosialisasi pancasila dan kebhinekaan harus bisa menyatukan anak bangsa bukan. Jangan sampai, sambungnya, keduanya menjadi pemicu perpecahan.

Karena itu menurutnya, pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 itu dilanjutkan dengan buka puasa bersama seluruh kader se-Jawa Barat. Selain itu, ada juga santunan anak yatim. Dalam kegiatan itu, hadir seluruh pejabat Partai Demokrat dari tingkat daerah, provinsi hingga pusat.  [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya