Berita

Net

Politik

SBY: Demokrat Marah Kalau Disebut Muallaf Pancasila

SELASA, 13 JUNI 2017 | 07:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti keadaan sosial-kemasyarakat saat ini. Menurutnya, kerukunan antara warga negara sedang melemah.

"Saat ini, kerukunan bangsa yang majemuk tiba-tiba melemah, seolah-olah terbangun tembok pemisah disertai sikap saling membenci dan memusuhi," katanya saat menyampaikan Refleksi Ramadan dalam Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 di Hotel Aston Cirebon, Senin (12/6), seperti dilansir RMOLJabar.

Karena itu dia menegaskan Pancasila dan Kebhinekaan harus bisa diamalkan dan dirawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


"Dalam pengabdian saya selama 30 tahun di TNI dan 15 tahun di pemerintahan, tentu Pancasila dan kebhinekaan selalu ada dalam hati dan pikiran. Tentunya, dipegang teguh dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara," katanya

Tak hanya itu, sejak tahun pertama dibentuk pada 2001 silam, katanya menambahkan, Demokrat secara eksplisit sangat jelas mencantumkan Pancasila sebagai dasar dan azas partai. Ha itu membuktikan bahwa Partai Demokrat merupakan partai nasionalis dan religius.

"Pancasila dan kebhinekaan bukan sesuatu yang baru bagi Partai Demokrat, atau disebut sebagai muallaf Pancasila. Wajar bila Partai Demokrat akan marah jika disebut sebagai pendatang baru soal Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sebab, Partai Demokrat selalu mencintai bangsa dan agamanya masing-masing dalam satu nafas," jelasnya.

Dia kembali menekankan segala aktivitas mengenai sosialisasi pancasila dan kebhinekaan harus bisa menyatukan anak bangsa bukan. Jangan sampai, sambungnya, keduanya menjadi pemicu perpecahan.

Karena itu menurutnya, pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Safari Ramadan Partai Demokrat 2017 itu dilanjutkan dengan buka puasa bersama seluruh kader se-Jawa Barat. Selain itu, ada juga santunan anak yatim. Dalam kegiatan itu, hadir seluruh pejabat Partai Demokrat dari tingkat daerah, provinsi hingga pusat.  [zul]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Tak Perlu Takut dengan Ide Kewarganegaraan Ganda Prabowo

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:26

Cara Mengubah Desil DTSEN Secara Online dan Offline, Lengkap dengan Langkahnya

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:15

Tak Cuma Revisi, DPR Sepakat Regulasi Baru Migas

Minggu, 16 Agustus 2026 | 10:14

GBNI Dukung Program Kerakyatan Prabowo

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:37

B50 Perkuat Kemandirian Energi, Hemat Devisa, dan Dorong Transformasi Ekonomi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:34

Presiden Perintahkan Penanganan Darurat, Wamensos Terjun ke Lokasi Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 09:28

21 Kantong Parkir Disiapkan Saat Perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:31

MBG Harus Kembali ke Tujuan Awal Bukan Jadi Ladang Bisnis

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:21

Ruas Jalan di Jakarta Direkayasa Saat Perayaan HUT ke-81 RI

Minggu, 16 Agustus 2026 | 08:12

Besok! Ongkos Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta Cuma Rp8

Minggu, 16 Agustus 2026 | 07:30

Selengkapnya