Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menolak kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy bahwa kegiatan belajar-mengajar selama lima hari. Belajar-mengajar selama lima di semua tingkatan sekolah hari yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2017-2018 merupakan kebijakan yang ahistoris dan mengabaikan sosial budaya masyarakat muslim Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua PBNU, Muhammad Sulton Fatoni, dalam keterangannya. Dia heran kenapa Mendikbud kembali mewacanakannya.
"Full day school yang digagas Pak Menteri sudah lama mendapatkan penolakan masyarakat muslim Indonesia. Jika tetap dilaksanakan mulai tahun ajaran baru, ini bentuk kebijakan yang tidak aspiratif, menang-menangan, sekehendaknya sendiri," ucap Sulton dalam keterangan persnya.
PBNU sendiri pun sudah menyampaikan ketidaksetujuannya dengan konsep full day school karena dinilai ahistoris dan tidak berangkat dari kultur budaya muslim Indonesia. Full Day School juga dinilai potensial menjadi proses pendangkalan ajaran Islam, menjauhkan peserta didik dari lembaga-lembaga keagamaan yang berkualitas di daerahnya masing-masing.
"Hal mendasar yang terjadi saat full day school diterapkan adalah matinya madrasah-madrasah diniyyah, belajar agama sore hari, interaksi santri-kiai di sore hari." ucapnya.
Padahal di waktu dan proses sore hari itulah anak-anak muslim usia sekolah mendapatkan bimbingan etika dan moralitas yang matang, bukan di sekolah yang sarat target angka-angka. "Inikah yang Pemerintah inginkan?†urai Sulton yang juga Dosen Sosiologi di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta.
Karena itu, saran Sulton, sudah saatnya Pemerintah melakukan perbaikan substansial terhadap sistem pendidikan kita. Saat ini kualitas pendidikan Indonesia belum mampu bersaing di dunia internasional bukan karena kualitas peserta didiknya yang buruk tapi karena terlalu sering setiap ganti menteri ganti kebijakan.
"Sudahlah, sudahi tradisi buruk mengutak-atik sesuatu yang tidak substansial. Lakukan evaluasi secara berkala dalam kurun waktu yang ideal. PBNU tetap tidak setuju konsep full day school dan jika dipaksakan, Ketua Umum PBNU akan menghadap langsung ke Pak Presiden untuk menyampaikan ketidaksetujuan hal ini," tandasnya.
[zul]
