Berita

Theresa May/Net

Dunia

Ribuan Warga Inggris Teken Petisi Minta PM May Mundur

SABTU, 10 JUNI 2017 | 15:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejumlah warga Inggris menandatangani sebuah petisi terhadap keputusan Perdana Menteri Theresa May untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai Persatuan Demokratik (DUP) di Irlandia Utara menyusul kerugian partainya dalam pemilihan umum.

Dalam petisi yang per akhir pekan ini telah ditandatangani oleh 300 ribu warga Inggris itu mendesak May untuk mundur setelah ia kehilangan mayoritas di parlemen.

Menurut hasil pemilihan umum yang diadakan pada hari Kamis (8/6), konservatif memenangkan 318 kursi di House of Commons yang memiliki kapasitas 650 anggota dan Partai Buruh oposisi utama yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn meraih 262 kursi.


Partai May berada di urutan pendek dari 326 yang dibutuhkan untuk mayoritas secara langsung dan cukup turun dari 330 kursi yang ada sebelum pemilihan.

Setelah kehilangan mayoritas parlemen, May mengatakan bahwa dia akan berusaha membentuk pemerintah minoritas dengan kesepakatan "kepercayaan dan penawaran" dengan DUP tersebut.

DUP kontroversial di Inggris karena pendiriannya mengenai aborsi, perubahan iklim dan juga dugaan adanya hubungan dengan militan serikat pekerja.

Kemitraan antara Konservatif dan DUP dapat berpotensi mengganggu kestabilan proses perdamaian di Irlandia Utara karena DUP didukung oleh Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA), sebuah kelompok paramiliter nasionalis yang kejam.

UDA mendukung DUP dalam pemilihan ini dengan mengeluarkan sebuah pernyataan untuk mendukung kandidat Belfast Belfast, Emma Little Pengelly, sangat mendesak orang untuk mendukungnya.

"Sekarang 2017, paramiliter seharusnya tidak ada, apalagi memberikan dukungan suara dari kandidat politik," kata mantan Menteri Kehakiman Irlandia Utara David Ford.

Koalisi Konservatif dan DUP memiliki lebih banyak implikasi yang mengkhawatirkan untuk proses perdamaian antara partai Katolik dan Protestan.

Mantan juru bicara Partai Buruh Alastair Campbell, mengatakan bahwa May mengancam proses perdamaian dengan mengamankan sebuah aliansi dengan salah satu pihak yang seharusnya diperantarai oleh pemerintah Inggris.

"Dia menganggapnya beresiko dengan kesepakatan yang tidak menyenangkan dan berbahaya," katanya seperti dimuat Press TV. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya