Krisis Qatar diproyeksi akan berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Antara lain ledakan pengangguran akibat pemulangan tenaga kerja dari negeri kaya minyak dan gas tersebut. Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengaÂtakan, blokade sejumlah negara Timur Tengah terhadap Qatar akan mengerek harga minyak dan gas di pasar internasional. enuÂrutnya, harga minyak berpotensi terus melambung di atas 50 dolar AS per barel.
"Kenaikan harga minyak akan mempengaruhi kondisi fiskal (APBN) Indonesia. Di satu sisi akan meningkatkan pemasukan, yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor miÂgas. Namun pada sisi lain akan membebani subsidi, Pertamina tidak akan mampu lagi menahan penurunan laba," ungkap Bhima di Jakarta, kemarin.
Sekadar informasi, pemerintah menetapkan (
Indonesia Crude Price/ICP) 45 dolar AS per barel. ICP dalam lima bulan terakhir rata-rata sudah di angka 49,9 dolar AS per barel. Angka itu lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar 44,64 dolar AS per barel.
Bhima menuturkan, untuk meÂnaikkan harga BBM, pemerintah bisa melakukannya pada 1 Juli. Karena masa evaluasi harga BBM per tiga bulan berakhir pada bulan ini.
Namun demikian, dia mengÂingatkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Karena, Juli merupakan periode inflasi tinggi karena ada faktor Lebaran, kenaikan biaya transÂportasi, tahun baru sekolah, dan dampak kenaikan tarif listrik. "Pemerintah harus menyiapÂkan langkah-langkah (paket antisipasi). Karena, kenaikan BBM itu memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan," imbuhnya.
Selain harus cermat dalam menentukan besaran kenaikan BBM, lanjut Bhima, pemerintah juga harus melakukan pengendaÂlian harga pangan. Kemudian, menyiapkan program penanganan kemiskinan seperti memperÂcepat bantuan beras untuk rakyat prasejahtera (rastra).
Dia menyarankan kenaikan BBM tidak lebih dari Rp 500 per liter. Hal itu dilakukan unutk mengendalikan laju inflasi dan mencegah anjloknya daya beli masyarakat.
Bhima mengatakan, sebeÂnarnya tanpa adanya kasus krisis Qatar, potensi terjadi penurunan daya beli masyarakat seharusnya sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Karena, sejak awal tahun sudah diketahui ada poÂtensi kenaikan harga komoditas, minyak, dan dampak kenaikan tarif listrik.
Pemutusan Tenaga Kerja Selain dampak kenaikan harga minyak, Bhima mengatakan, krisis Qatar akan memberiÂkan pengaruh terhadap ledakan pengangguran di Tanah Air. "Berdasarkan data tahun 2016, ada 40 ribu tenaga kerja IndoneÂsia di Qatar. Jika krisis berlanjut, mereka berpeluang dipulangkan ke Tanah Air," ungkapnya.
Dampak lainnya, lanjut Bhima, rencana investasi Qatar di IndoÂnesia akan mandek. Meskipun selama ini nilai investasi negara tersebut di Tanah Air tidak beÂsar. Investasi Qatar menempati posisi 117 dari 118 negara yang berinvestasi di Tanah Air.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, krisis Qatar akan memÂberikan pengaruh terhadap sekÂtor perdagangan.
Retno menjelaskan, adanya penutupan akses udara, laut, dan darat, terhadap negara itu, akan cukup berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan IndoÂnesia yang dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Uni Emirat Arab.
Namun dia memastikan untuk aktivitas perdagangan yang mengÂgunakan kargo melalui udara, tidak akan berpengaruh. "Untuk penerbangan Jakarta-Doha terÂdampak sama sekali. Yang harus kami lihat kembali yang melalui laut," katanya. ***
