Produsen Minta Pengetatan Impor Ban Dipertahankan

Pemerintah diminta tetap mempertahankan aturan pengetatan impor ban. Hal itu untuk mendukung penjualan industri ban nasional. Pemerintah jangan mau ditekan importir.

Ketua Umum Asosiasi Pen­gusaha Ban Indonesia (APBI) Azis Pane mengatakan, Per­aturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 77 Tahun 2016 tentang pengetatan impor ban memberikan angin segar bagi produsen ban. Pasalnya, pen­jualan ban lokal bisa meningkat.

"Seharusnya mereka (pen­gusaha angkutan) tidak perlu khawatir karena produsen dalam negeri sudah bisa memproduksi ban-ban tersebut. Namun, me­mang belum semua tipe bisa di buat," ujarnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Azis mengungkapkan, ka­pasitas produksi seluruh pabrik ban di Indonesia mencapai 85 juta. Namun, yang baru digu­nakan hanya 51 juta—53 juta per tahun. Jadi, kata dia, tidak benar industri ban lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan ban dalam negeri.

"Jadi produksi dalam negeri masih bisa dinaikkan. Bera­papun permintaan dalam negeri bisa dipenuhi," ujarnya.

Bahkan, kata dia, industri dalam negeri sudah bisa mem­produksi ban truk radial. Saat ini, Hankook dan Gajah Tunggal sudah memproduksinya. Yang belum bisa diproduksi adalah ban truk tambang.

Karena itu, dia meminta, Ke­menterian Perdagangan (Ke­mendag) tetap mempertahankan aturan pengetatan impor ban tersebut. Selain untuk membantu industri ban nasional dari gem­puran produk impor, kebijakan ini juga untuk menertibkan importir ban nakal.

"Mereka (importir) ban selama ini nakal. Selalu memasukan ban impor yang dilarang. Lapornya ban A, tapi yang dimasukan ban B. Impor tidak dilarang asal sesuai aturan," tegasnya.

Selain itu, kata Azis, kebijakan pengetatan ban juga membantu petani karet dengan menyerap karet petani. Sementara importir hanya menguntungkan diri send­iri. "Pemerintah jangan takut ditekan mereka," tegasnya.

Kendati pemerintah sudah menerbitkan aturan pengetatan impor ban, pengusaha tetap mewaspadai serbuan ban impor asal China. Apalagi harga ban impor lebih murah dibandingkan produk lokal.

Kenapa harga ban asal Negeri Tirai Bambu bisa bersaing? Kata Azis karena biaya produksi lebih rendah dibandingkan dengan produsen lokal. Ini terjadi karena industri ban di China telah ter­integrasi dari hulu sampai hilir. Produsen ban di China juga tidak bergantung pada pasokan bahan baku utama, seperti karet.

Sementara, produsen ban lokal sangat terpengaruh den­gan harga karet domestik. Padahal harga karet lokal sangat fluktuatif. Tidak hanya itu, industri hulu dari produksi ban juga masih bergantung pada impor bahan baku.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus In­donesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan memprotes kebijakan pengetatan impor ban. Alasan­nya, kebijakan itu menciptakan kelangkaan ban.

Menurut Kurnia, harga ban yang dibutuhkan sudah naik antara 7-12 persen sejak bulan lalu dan bahkan, kini sudah banyak pelaku usaha melaku­kan kanibalisasi untuk tetap beroperasi. Kurnia menjelas­kan kenaikan harga ban juga turut meningkatkan biaya op­erasional dan anggota IPOMI setidaknya membutuhkan 100.000 unit ban per tahun.

Menurut dia, produksi ban Truck Bus Radial (TBR) be­lum mencukupi kebutuhan. Sementara ban Bias buatan dalam negeri memiliki perso­alan yang dapat berpengaruh pada keamanan, kenyamanan, dan efisiensi.

Untuk diketahui, Permendag 77 tahun 2016 berlaku mulai 1 Januari 2017. Dengan aturan tersebut importansi ban harus dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahap pertama, im­portir harus mendapatkan re­komendasi dimana salah satu persyaratannya adalah surat penunjukkan dari pemegang merek yang diakui oleh Trade At­tache di KBRI negara tersebut.

Tahap berikutnya, importir memiliki surat persetujuan impor dari Kemendag dengan membawa surat rekomendasi dari Kementerian Perindus­trian. Selanjutnya, importir melakukan laporan surveyor yang ditunjuk oleh Kemendag.

Dalam pelaksanaannya, impor ban hanya dapat di­lakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Im­portir Produsen (API-P) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendap­atkan persetujuan impor dari menteri. Selain itu, impor ban hanya bisa dilakukan jika ban impor dipergunakan sebagai penunjang atau melengkapi proses produksi. ***