UKM Masih Gelisah, Jalur Hukum Bakal Ditempuh

Revisi batasan saldo rekening perbankan yang bisa diintip pemerintah dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar belum mampu meredam keresahan masyarakat. Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tetap akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena perubahan tersebut belum mencerminkan keadilan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Infor­masi Keuangan Untuk Kepent­ingan Perpajakan. Batas saldo dalam rekening perbankan yang bisa diintip yang sebelumnya paling sedikit Rp 200 juta, di­ubah menjadi Rp 1 miliar.

"Revisi ini dilakukan mer­espons masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan lebih mencermink­an rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) dan memperhatikan aspek kemudahan administrasi bagi lem­baga keuangan untuk melaksana­kannya," demikian pernyataan resmi Kemenkeu dalam keteran­gan persnya, kemarin.

Sekadar informasi, PMK Nomor 70/2017 merupakan meru­pakan aturan pelaksana dari Perppu Nomor 1 Tahun tentang Akses Informasi Keuangan un­tuk Kepentingan Perpajakan.

Kepala Biro Humas Kemen­keu Nufransa Wira Sakti me­nyatakan, salah satu alasan dari kenaikan batas dari Rp 200 juta ke Rp 1 miliar karena mempertimbangkan data rekening per­bankan dan data perpajakan termasuk yang berasal dari program tax amnesty serta data pelaku usaha.

Dengan perubahan tersebut, lanjutnya, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan sekitar 496 ribu rekening atau sekitar 0,25 persen dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini. Jumlah tersebut turun dari yang semula 2,3 juta atau 1,14 persen dengan saldo mini­mum Rp 200 juta.

Nufransa meminta, masyarakat tidak perlu resah dan khawatir karena penyampaian informasi keuangan itu tidak berarti uang simpanan nasabah akan serta merta dikenakan pajak. Menurut­nya, tujuan pelaporan informasi keuangan ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap ses­uai standar internasional. "Dengan melakukan ini, Indonesia nanti dapat mudah berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain," ujarnya.

Nufransa menilai, peningka­tan transparansi melalui keterbu­kaan informasi keuangan untuk keperluan kerja sama perpajakan internasional merupakan praktik yang dilakukan oleh lebih dari 140 negara di dunia.

Nufransa menegaskan, pemer­intah menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada Direk­torat Jenderal Pajak. Dia menam­bahkan pemerintah hanya akan menggunakan informasi itu untuk selain pemenuhan kewajiban pa­jak, dikarenakan sanksi pidana sesuai undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai positif peruba­han batas saldo rekening yang bisa diintip petugas pajak. "Ya baik baik saja artinya Kemen­keu itu mendengar reaksi dan respons masyarakat. Ya bagus­lah," ungkap Darmin.

Ketua Asosiasi Unit Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengaku belum puas dengan pe­rubahan tersebut.

Menurutnya, kenaikan batas saldo menjadi Rp 1 miliar dinilai belum mencerminkan keadilan. "Seharusnya batas saldo sesuai standar internasional, Organiza­tion for Economic Cooperation and Development/OECD), yang juga telah disepakati Indonesia yakni 250 ribu dolar AS atau Rp3,3 miliar. Kenapa Indonesia harus berbeda sendiri?" katanya.

Dia mengungkapkan, un­tuk mendorong regulasi yang lebih berkeadilan, UMKM Jawa Timur berencana mengajukan uji materi ke MK dalam waktu dekat ini. "Tuntutan sedang dipersiapkan dan akan disam­paikan sesegera mungkin," pungkasnya. ***