Berita

Sendjum Manulang

Hukum

KPK OTT Jaksa Pada Acara Perpisahan Kajati Bengkulu Di Restoran Tengah Malam

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 11:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) salah satunya anggota Kejaksaan Tinggi Bengkulu tadi malam. OTT dilakukan di sebuah restoran.

Oknum jaksa tersebut merupakan salah satu kepala seksi di bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

"Jadi itu benar, tadi malam sekitar jam 00.30 WIB, tim KPK melakukan penangkapan di salah satu restoran makan di Bengkulu, yang ditangkap itu betul anggota kami," jelas Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu Sendjun Manulang di Bengkulu, Jumat, seperti dilansir Antara.


Pihaknya menghormati proses hukum terkait OTT KPK terhadap salah satu jaksanya. Pihaknya menyatakan akan mendukung upaya lembaga itu mengungkap kasus tersebut.

Karena menurutnya, melakukan penggeledahan, OTT dan penyegelan itu bagian dari tugas untuk menemukan alat bukti. Karena itu harus dihormati.

"Silakan, langkah teman-teman KPK itu merupakan bagian tugas yang mereka kerjakan," ucapnya.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu mendukung dan memberikan ruang bagi KPK untuk mengungkap kasus tersebut sampai ke akarnya. "Silakan lanjutkan, bongkar semuanya, sesuai apa yang dicari," katanya.

Selain menangkap PP, aparat KPK menangkap dua orang, seorang kontraktor dan seorang aparat Balai Sungai Sumatera VII, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebelumnya Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bengkulu, Ahmad Fuadi membenarkan perihal penangkapan yang melibatkan salah seorang oknum jaksa tersebut. Dia juga membenarkan bahwa pada Kamis (8/6) malam digelar perpisahan dengan Kejati Bengkulu Sendjun Manullang di The View Resto di Pantai Panjang.

Seluruh jajaran Kejati Bengkulu kata dia, menghadiri acara perpisahan tersebut, termasuk PP. "Kita masih menunggu karena kita juga tidak tahu OTT itu terkait perkara apa," katanya. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya