Berita

Komjen Suhardi Alius/Net

Wawancara

WAWANCARA

Komjen Suhardi Alius: Pencegahan Kita Siapkan Benar-benar, Jangan Sampai Ada Rembesan Dari Filipina

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 09:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal bintang tiga ini sudah menyiapkan resep untuk menghalau masuknya teroris yang berafiliasi dengan negara Islam Irak-Suriah (ISIS) yang kini menyerang kota Marawi, Filipina. Langkah antisipatif ini disiapkan mengingat kombatan pro-ISIS itu kebanyakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Indonesia.

Selain bicara soal ancaman ISIS dari Merawi, Jenderal Suhardi juga mengomentari ren­cana revisi Undang-Undang Antiterorisme yang mewacana­kan penambahan peran bagi BNPT untuk mengkoordinasikan tugas pemberantasan terorisme antarlembaga. Berikut pernyataan lengkap Jenderal Suhardi Alius saat ditemuai usai rapat dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, Jakarta, Kemarin;

Kabarnya kombatan Indonesia yang kini ikut menyerang militer Filipina di Marawi, nekat nyeberang ke sana set­elah mendapat pengaruh dari terpidana terorisme Aman Abdurrahman. Benar begitu?
Pengaruh dari doktrin-doktrin itu masih terus berjalan. Itu tugas dari kita untuk mereduksi itu se­muanya. Doktrin-doktrinnya ba­gaimana mereka mempengaruhi, jadi mereka terinspirasi.

Pengaruh dari doktrin-doktrin itu masih terus berjalan. Itu tugas dari kita untuk mereduksi itu se­muanya. Doktrin-doktrinnya ba­gaimana mereka mempengaruhi, jadi mereka terinspirasi.

Bagaimana caranya Aman Abdurrahman menyampai­kan doktrinnya itu sementara dia sedang menjalani masa tahanan?
Lewat yang besuk-besuk itu. Jadi yang besuk-besuk itu juga harus diwaspadai sekarang itu. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga perintahkan sekali soal itu. Nggak bisa lagi. Dulu yang di Tangerang yang adiknya polisi juga pernah mengunjungi. Jadi yang seperti ini, antara Densus dan kita harus bekerja sama.

Kalau seperti itu ke depan Lapas terorisme mesti lebih diketatkan lagi dong penga­manannya?
Jadi nanti kita koordinasi­kan dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), karena itu kan menyangkut otori­tas orang, tapi kita berkepentingan. Karena ideologi ini kan mindset, nggak bisa lepas begitu saja.

Sejauh ini Anda sendiri apa punya data para kombatan Indonesia yang saat ini terlibat di Marawi. Dari mana saja mereka?
Kan begini, secara historis kita bisa melihat. (Kombatan) kita dulu pernah punya pengala­man dengan Afganistan. Kita juga pernah pengalaman dengan Filipina Selatan, Suriah dan sekarang kembali lagi dengan Filipina Selatan. Benih-benih itu pasti masih ada. Tahanan terorisme yang masih ada di Filipina juga masih ada lho. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ber­dasarkan laporan dari Filipina sendiri. Kita lihat itu ada juga (kombatan) dari Malaysia, Saudi Arabia, dari Indonesia, tapi kan jumlah presentasenya kecil itu. Pastinya semuanya kami moni­tor terus kok, dengan pemerintah Filipina juga, dengan semua jar­ingan kami, Kementerian Luar Negeri, imigrasi, polisi, kami sudah koordinasi.

Lalu Anda melihat para kom­batan di Filipina itu terindikasi masuk jaringan mana?
Kabanyakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu ya.

Kalau dari Indonesia sendiri ada berapa orang?
Kan Densus 88 Anti Teror sudah kasih statement soal itu. Coba tanya ke Densus itu.

Terus langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemer­intah supaya para teroris asal Filipina itu tidak masuk ke Tanah Air apa saja?

Kami masih dalam pengem­bangan terus. Sekarang Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Kita persiapkan benar dan jangan sampai ada rembesan di sana. Sekarang masih ada di sana semua. Pemerintah sudah memerintah­kan semua (berjaga). Nanti hari Rabu depan Menkopolhukam ada acara di Manado.

Sejauh ini adakah informasi para kombatan Indonesia itu berupaya masuk lagi ke Tanah Air?
Sementara belum kelihatan (yang mencurigakan). Tapi kita harus antisipasi dan waspada dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Soal lain. Panja RUU Antiterorisme kabarnya akan menambahkan peran BNPT untuk mengkoordinasikan tu­gas pemberantasan terorisme. Benar begitu?
Dalam Perpres sudah ada itu, tahun 2010-2012 di pembaha­ruan. Kita bikin program, meng­koordinasikan kementerian, itu sudah ada. Sekarang imple­mentasinya kita koordinasikan ke 31 lembaga dan badan juga koordinasi kita. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya