Menkopolhukam Wiranto/Net
Biaya untuk membubarkan ormas Anti-Pancasila ternyata tidak murah. Menkopolhukam Wiranto meminta anggaran ke DPR hingga Rp 5 miliar untuk melaksanakan program tersebut. Waduh!
Permintaan itu disampaikan Wiranto dalam rapat kerja bareng Badan Anggaran DPR, saat membahas RAPBN 2018, di Gedung DPR, kemarin. Dalam rapat itu, Wiranto meminta tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar di tahun 2018. Penambahan itu dialokasikan antara lain untuk pembangunan hukum nasional, pertahanan, revisi UU Terorisme dan penanganan ormas yang anti-Pancasila. Sekadar tahu saja, Di tahun 2018, Kemenpolhukam mendapat alokasi anggaran Rp 283,6 miliar.
Rinciannya antara lain, koordinasi revisi UU Terorisme sebesar Rp 6,5 miliar, dan pembubaran ormas yang tidak sesuai ideologi Pancasila sebesar Rp 5 miliar. "Penanganan ormas yang tidak sesuai Pancasila, kita butuh anggaran 5 miliar," kata Wiranto, saat memaparkan laporan.
Usai rapat, kepada wartawan Wiranto mengatakan, dana ini secara spesifik akan digunakan untuk sosialisasi, rapat, dan perjalan dinas tim yang akan mengkaji ormas-ormas yang dinilai anti Pancasila. "Kita bukan membiayai ormasnya, tetapi pembubaran-pembubaran itu," jelasnya. Eks Ketum Hanura menyampaikan keberadaan ormas saat ini makin banyak. Ada sekitar seratusan ribu. "Dari sekian ratusan ribu mana yang kita bubarkan nanti, setelah ada keputusan yang lebih kuat. Ada satu undang-undang yang lebih kuat yang membatasi ormas-ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.
Sejauh ini baru satu ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun Wiranto menampik dana Rp 5 miliar itu khusus untuk membubarkan HTI saja. "(Itu untuk) keseluruhan ya," pungkas Wiranto.
Dalam rapat dengan Banggar, Wiranto juga memaparkan sejumlah fokus kerja kementeriannya antara lain membangun basis militer khususnya di wilayah perbatasan. Menurutnya, Indonesia memiliki panjang wilayah perbatasan mencapai 99 ribu kilometer atau negara kedua di bawah Kanada yang memiliki panjang wilayah perbatasan mencapai 200 ribu kilometer.
Namun, luasnya wilayah perbatasan Indonesia masih kekurangan penjagaan yang bisa mengancam kedaulatan negara. Peluang tindak kriminal seperti peredaran narkotika, human trafficking, dan tindak kriminal lainnya, bisa meluas di wilayah tersebut.
"Dengan ada pembangun basis militer, sudah pasti ada puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan pasar. Kalau ada empat hal ini, transmigrasi akan spontan. Ekonomi baru pun akan terbentuk. Yang terpenting menutup celah pertahanan kita yang selama ini berlubang," ujarnya.
Bagaimana tanggapan DPR? Banggar DPR belum menyetujui usulan tersebut. Sejumlah anggota mempertanyakan besarnya biaya yang diminta. Anggota Banggar Bobby Adhityo Rizaldi misalnya, mengatakan, Banggar sementara ini hanya menampung usulan tersebut. Apalagi, total APBN tahun 2018 juga belum diketahui berapa nilainya. Meski begitu, dia menilai anggaran sebesar itu terlalu mahal jika digunakan untuk membubarkan satu ormas. Namun angka Rp 5 miliar itu tidak cukup untuk membubarkan organisasi terkait teroris.
"Tapi kalau dia mengkaji list yang dikeluarkan PBB ditenggarai organisasi teroris, Rp 5 miliar justru kurang," ucapnya.
Senada disampaikan Achmad Baidowi. Dia masih penasaran anggaran sebesar itu akan digunakan untuk apa saja. Apalagi menurut dia, yang berwenang membubarkan ormas bukan kemenpolhukam tapi pengadilan. "Kalau pemerintah hanya mengusulkan membubarkan ormas apakah benar dananya sampai segitu," kata Baidowi.
Kendati demikian, poilitikus PPP itu sepakat dengan pembubaran ormas antipancasila itu. hanya saja, hitung-hitungannya harus lebih detail. "Kebutuhannya berapa sih jangan langsung global segitu. Toh pemerintah hanya mengajukan saja, wewenang pembubaran di pengadilan, bukan di pemerintah," ungkapnya, lahi.
Maka itu, menurut dia, sebaiknya pemerintah menghitung ulang biaya yang dibutuhkan untuk membubarkan ormas antipancasila itu. "Kalau memang Rp 5 miliar dijelaskan saja apa sih sebenarnya yang butuh keluar biaya itu. Dirasionalisasikan dululah siapa tahu jumlahnya tidak sampai segitu," ungkapnya.
Anggota DPR dari Nasdem Irma Suryani Chaniago juga berpendapat serupa. Menurut dia, membubarkan ormas anti Pancasila tidak memerlukan dana sebesar Rp 5 miliar. Apalagi, kata dia, pembubaran ormas antipancasila untuk kepentingan negara. "Kalaupun butuh dana guna administrasi, ya enggak perlu segitu lah. Terlalu besar," pungkasnya. ***
