Berita

Politik

PSI Desak RI Tingkatkan Solidaritas Untuk Rakyat Palestina

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 06:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sudah 50 tahun rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya. Tercerabut dari tanah asalnya, sumber hidup punah, dan kedaulatan sebagai manusia pun sudah tak ada.

Karena itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyuarakan gerakan solidaritas kemanusiaan sedunia untuk mendorong mewujudkan kemerdekaan warga Palestina.

"Kebijakan luar negeri Indonesia untuk Palestina harus lebih maju dari sebelumnya demi solidaritas kemanusiaan dan berakhirnya penderitaan rakyat Palestina," jelas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangannya, (Kamis, 8/6).


Pasca-Perang Enam Hari 1967, dia menjelaskan, wilayah Palestina sepenuhnya berada di bawah pendudukan Israel. Selama setengah abad sekitar 10.200 warga Palestina meninggal, 7.101 orang terancam, dan 1.593 tempat tinggal dirampas oleh Israel. Pengeboman, penyerangan masyarakat sipil, dan perusakan bangunan menjadi peristiwa keseharian di Tanah Palestina.

"PSI menyuarakan agar pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara di dunia untuk tidak melakukan pembiaran kemanusiaan dan menambah derita ketidakadilan yang tajam sekali terhadap Palestina," sambungnya.

Isyana menjelaskan, PSI juga sejalan dengan Amnesty International Indonesia dan Lakpesdam NU yang menjelaskan bahwa isu ini bukan hanya soal pengambilalihan tanah dan sumber daya alam warga Palestina oleh Israel saja.

Banyak pemerintah negara dunia membiarkan masuknya suplai barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel ke pasar mereka, bahkan membolehkan perusahaan di negara-negaranya untuk menjalankan usaha di wilayah itu. Ini menguntungkan pendudukan yang dilakukan Israel atas Palestina.

"Karena itu, kami mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina. Agar tak ada lagi derita, darah, dan air mata mengalir di tanah Palestina," demikian Isyana. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya