Berita

Politik

PSI Desak RI Tingkatkan Solidaritas Untuk Rakyat Palestina

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 06:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sudah 50 tahun rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya. Tercerabut dari tanah asalnya, sumber hidup punah, dan kedaulatan sebagai manusia pun sudah tak ada.

Karena itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyuarakan gerakan solidaritas kemanusiaan sedunia untuk mendorong mewujudkan kemerdekaan warga Palestina.

"Kebijakan luar negeri Indonesia untuk Palestina harus lebih maju dari sebelumnya demi solidaritas kemanusiaan dan berakhirnya penderitaan rakyat Palestina," jelas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangannya, (Kamis, 8/6).


Pasca-Perang Enam Hari 1967, dia menjelaskan, wilayah Palestina sepenuhnya berada di bawah pendudukan Israel. Selama setengah abad sekitar 10.200 warga Palestina meninggal, 7.101 orang terancam, dan 1.593 tempat tinggal dirampas oleh Israel. Pengeboman, penyerangan masyarakat sipil, dan perusakan bangunan menjadi peristiwa keseharian di Tanah Palestina.

"PSI menyuarakan agar pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara di dunia untuk tidak melakukan pembiaran kemanusiaan dan menambah derita ketidakadilan yang tajam sekali terhadap Palestina," sambungnya.

Isyana menjelaskan, PSI juga sejalan dengan Amnesty International Indonesia dan Lakpesdam NU yang menjelaskan bahwa isu ini bukan hanya soal pengambilalihan tanah dan sumber daya alam warga Palestina oleh Israel saja.

Banyak pemerintah negara dunia membiarkan masuknya suplai barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel ke pasar mereka, bahkan membolehkan perusahaan di negara-negaranya untuk menjalankan usaha di wilayah itu. Ini menguntungkan pendudukan yang dilakukan Israel atas Palestina.

"Karena itu, kami mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina. Agar tak ada lagi derita, darah, dan air mata mengalir di tanah Palestina," demikian Isyana. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya