Berita

Politik

PSI Desak RI Tingkatkan Solidaritas Untuk Rakyat Palestina

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 06:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sudah 50 tahun rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya. Tercerabut dari tanah asalnya, sumber hidup punah, dan kedaulatan sebagai manusia pun sudah tak ada.

Karena itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyuarakan gerakan solidaritas kemanusiaan sedunia untuk mendorong mewujudkan kemerdekaan warga Palestina.

"Kebijakan luar negeri Indonesia untuk Palestina harus lebih maju dari sebelumnya demi solidaritas kemanusiaan dan berakhirnya penderitaan rakyat Palestina," jelas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangannya, (Kamis, 8/6).


Pasca-Perang Enam Hari 1967, dia menjelaskan, wilayah Palestina sepenuhnya berada di bawah pendudukan Israel. Selama setengah abad sekitar 10.200 warga Palestina meninggal, 7.101 orang terancam, dan 1.593 tempat tinggal dirampas oleh Israel. Pengeboman, penyerangan masyarakat sipil, dan perusakan bangunan menjadi peristiwa keseharian di Tanah Palestina.

"PSI menyuarakan agar pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara di dunia untuk tidak melakukan pembiaran kemanusiaan dan menambah derita ketidakadilan yang tajam sekali terhadap Palestina," sambungnya.

Isyana menjelaskan, PSI juga sejalan dengan Amnesty International Indonesia dan Lakpesdam NU yang menjelaskan bahwa isu ini bukan hanya soal pengambilalihan tanah dan sumber daya alam warga Palestina oleh Israel saja.

Banyak pemerintah negara dunia membiarkan masuknya suplai barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel ke pasar mereka, bahkan membolehkan perusahaan di negara-negaranya untuk menjalankan usaha di wilayah itu. Ini menguntungkan pendudukan yang dilakukan Israel atas Palestina.

"Karena itu, kami mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina. Agar tak ada lagi derita, darah, dan air mata mengalir di tanah Palestina," demikian Isyana. [zul]

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya