Berita

Pedri Kasman

Hukum

Pelapor: JPU Memang Semestinya Tidak Banding, Hentikan Pengistimewaan Ahok

KAMIS, 08 JUNI 2017 | 09:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pelapor kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki T. Purnama menyambut baik keputusan Jaksa Agung akan menarik banding atas vonis dua tahun kepada mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok tersebut.

"Memang tidak semestinya JPU banding," jelas salah seorang pelapor, Pedri Kasman, pagi ini.

Dengan demikian, dia menambahkan, berarti kasus Ahok sudah berkekuatan hukum tetap atau incraht. Itu artinya, Ahok sudah murni terpidana.


"Penahanannya harus dipindah ke Lapas. Hentikan segala bentuk pengistimewaan terhadap Ahok. Supaya kebisingan bangsa ini segra berakhir," tegasnya.

Karena, masih kata Pedri, segala kebisingani yang mendera bangsa ini berawal dari Ahok.

"Maka jika Ahok sudah menyadari dan menerima hukuman semestinya semua pihak mengakhiri pro-kontra. Pendukung Ahok harus move on," demikian Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Jaksa Agung sendiri memang masih mengisyaratkan akan menarik banding tersebut. Pihak masih akan mengkaji lebih jauh.

"Saya katakan masih lihat manfaatnya. Kalau manfaatnya tidak banding, ya tidak banding. Ahok sudah menerima putusan kan. Kita tentu berikutnya lebih fokus ke perkara lain yang lebih banyak. Jangan kita hanya terpaku pada satu kasus aja," jelas Jaksa Agung M. Prasetyo usai menghadiri buka puasa bersama di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta (Rabu, 7/6). [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya