Berita

Net

Hukum

Polisi Harus Adil Tangani Kasus-kasus Intimidasi

KAMIS, 08 JUNI 2017 | 04:27 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta masalah tentang aksi persekusi diselesaikan dengan cara adil, dia pun mengaku tidak setuju jika aksi perburuan oleh sekelompok orang terhadap pihak tertentu yang terjadi belakangan disebut dengan persekusi.

"Kita berharap jangan lagi menggunakan istilah persekusi, karena secara konseptual itu sesuatu hal yang mengerikan," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta (Rabu, 7/6).

Menurut Taufik, jika istilah persekusi terus digunakan akan merugikan nama Indonesia di mata dunia internasional. Lantaran, persekusi secara internasional dimaknai sebagai penghilangan suatu etnis atau kelompok tertentu.


"Seolah-olah sedang terjadi penghilangan suatu etnis atau kelompok tertentu di negeri kita. Hampir mirip dengan genosida atau penghapusan suku tertentu," bebernya.

Taufik melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini adalah masalah pidana biasa. Karenanya, tindak pidana itu harus diproses hukum sesuai ketentuan.

"Sesungguhnya yang terjadi hanya suatu proses aksi reaksi yang mengakibatkan proses intimidasi dari suatu kelompok tertentu. Yang lebih mengarah pada tindak pidana biasa," jelasnya.

Dia pun meminta penegak hukum bisa bertindak tegas atas aksi-aksi intimidasi yang terjadi. Selain juga mampu menangani masalah yang menjadi penyebab intimidasi tersebut.

"Kita berharap kepolisian harus berlaku adil. Baik yang melakukan aksi provokasi maupun yang melakukan main hakim sendiri," tegas Taufik. [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya