Berita

Jokowi

Politik

PB Al Washliyah: Independensi Kampus Terganggu Kalau Presiden Pilih Rektor

RABU, 07 JUNI 2017 | 08:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wacana Rektor akan dipilih Presiden meski belakangan dibantah sendiri oleh Mendagri masih terus menjadi perhatian masyarakat.

Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah Hasan Basri Ritonga mengingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Sebab, akan membuat independensi kampus selaku lingkungan akademis menjadi terganggu.

"Ya jelas akan terganggu, sebab nantinya yang masuk adalah kepentingan politik," katanya, seperti dilansir RMOLSumut, Rabu, (7/6). [Baca: Bantah Pernyataannya Sendiri, Tjahjo: Presiden Cuma Jadi Konsultan Pemilihan Rektor]


Hasan Basri menjelaskan, dunia kampus merupakan dunia akademis yang tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Alasan mengenai kekhawatiran tumbuhnya paham ideologi selain pancasila didalam kampus seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menurutnya juga tidak masuk akal.

"Kalau itu yang dikhawatirkan, ayo benahi pendidikan kita supaya orang-orang yang mengenyam pendidikan itu betul-betul menjadi Pancasilais sejati. Benahi fasilitas dan kebijakan yang benar-benar untuk mendukung kecintaan masyarakat terhadap Pancasila. Itu yang penting, bukan mencampuri pemilihan rektor," ujarnya.

Hasan Basri menambahkan, jika campur tangan presiden benar-benar diwujudkan dalam hal pemilihan rektor pada kampus-kampus yang ada, maka hal ini menjadi salah satu indikasi adanya ketidakpercayaan presiden kepada kabinet yang dipimpinnya.

"Lantas apa kerja menteri-menteri itu nanti, masa semua harus diurusi presiden. Saya kira tidak tepat jika pimpinan kampus (rektor) pun menjadi hal yang politis," demikian Hasan Basri Ritonga. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya