Berita

Jokowi

Politik

PB Al Washliyah: Independensi Kampus Terganggu Kalau Presiden Pilih Rektor

RABU, 07 JUNI 2017 | 08:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wacana Rektor akan dipilih Presiden meski belakangan dibantah sendiri oleh Mendagri masih terus menjadi perhatian masyarakat.

Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi PB Al Washliyah Hasan Basri Ritonga mengingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Sebab, akan membuat independensi kampus selaku lingkungan akademis menjadi terganggu.

"Ya jelas akan terganggu, sebab nantinya yang masuk adalah kepentingan politik," katanya, seperti dilansir RMOLSumut, Rabu, (7/6). [Baca: Bantah Pernyataannya Sendiri, Tjahjo: Presiden Cuma Jadi Konsultan Pemilihan Rektor]


Hasan Basri menjelaskan, dunia kampus merupakan dunia akademis yang tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Alasan mengenai kekhawatiran tumbuhnya paham ideologi selain pancasila didalam kampus seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menurutnya juga tidak masuk akal.

"Kalau itu yang dikhawatirkan, ayo benahi pendidikan kita supaya orang-orang yang mengenyam pendidikan itu betul-betul menjadi Pancasilais sejati. Benahi fasilitas dan kebijakan yang benar-benar untuk mendukung kecintaan masyarakat terhadap Pancasila. Itu yang penting, bukan mencampuri pemilihan rektor," ujarnya.

Hasan Basri menambahkan, jika campur tangan presiden benar-benar diwujudkan dalam hal pemilihan rektor pada kampus-kampus yang ada, maka hal ini menjadi salah satu indikasi adanya ketidakpercayaan presiden kepada kabinet yang dipimpinnya.

"Lantas apa kerja menteri-menteri itu nanti, masa semua harus diurusi presiden. Saya kira tidak tepat jika pimpinan kampus (rektor) pun menjadi hal yang politis," demikian Hasan Basri Ritonga. [zul]

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya