Semua aturan yang diterbitkan Menteri Susi Pudjiastuti dikritik mengabaikan hak-hak nelayan dan pembudidaya ikan.
Parahnya lagi, menurut Ketua Umum Front Nelayan Indonesia, Rusdianto, semua aturan itu tidak melalui proses kajian teknis, sosial ekonomi, sinkronisasi aturan dan tanpa sosialisasi.
"Seluruh aturan-aturan Susi Pudjiastuti tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, di antaranya melanggar UU 30/2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melanggar sila ke 4 dan ke 5, Pasal 33 konstitusi Indonesia." tegas Rusdianto dalam siaran persnya, Senin (5/6/).
Aturan-aturan ini disusun oleh tim Satgas 115 KKP (yang terdiri dari Mas Achmad Santosa, Yunus Husein, Fika Fawzia), Narmoko Prasmadji dan Sjarif Widjaja. Mereka ini bukan orang perikanan dan tidak paham perikanan serta tidak memenuhi azas
Gesetzgebung.
Rusdianto mengingatkan, di seluruh dunia tidak ada satupun negara yang melarang penggunaan pukat dan trawl (FAO).
"Ini yang berbicara FAO. Pukat udang di Indonesia diatur dalam Kepres tahun 1980 yang tidak melarang. Tetapi aneh sekali
kok Permen melanggar Kepres, aneh," kritiknya.
Menurut dia, Susi Pudjiastuti selalu membohongi publik, dengan mengatakan bahwa alat tangkap pukat/jaring itu merusak karang dan menangkap ikan-ikan yang
undersize.
"Pukat/jaring jika kena karang maka yang rusak itu jaringnya, bukan karangnya, dan jika terjadi maka nakhoda pasti dipecat karena merugikan pemilik kapal ratusan juta," terangnya.
Susi Pudjiastuti jelas dinilainya tidak paham bahwa mengganti alat tangkap itu butuh biaya kisaran Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar. Artinya kalau setiap nelayan ditanggung oleh negara maka dipastikan bocor.
"Sementara Susi sendiri tidak memikirkan hutang nelayan capai Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliunan hanya untuk pengadaan alat tangkap dan perbaikan kapal. Di mana mereka dapat anggaran segitu adalah dari bank," ujarnya.
"Memang KKP RI mau mengganti biaya alat tangkap, jangankan ngurus nelayan, tender kapal dan alat tangkap anggaran Rp 1,9 triliun saja tidak tepat sasaran," ketusnya.
Saran dia, sebaiknya Menteri Susi intropeksi kebijakannya agar semua nelayan itu merasa sejahtera dan enak.
"Jangan sampai nelayan itu berkonflik antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Karena akan merugikan banyak pihak," tutupnya
.[wid]
