Berita

IMM/net

Politik

Pimpinan KPK Didesak Terima Amien Rais, DPP IMM: Febri Tak Perlu Perkeruh Suasana

MINGGU, 04 JUNI 2017 | 01:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

DPP Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan rasa hormat atas sikap kooperatif yang ditunjukkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra Revolusi, menegaskan Amien Rais adalah tokoh reformasi yang dikenal sebagai tokoh nasional yang pertama sekali menggaungkan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

"Konsistensi Amien Rais dalam memberantas KKN sudah dibuktikan oleh sejarah. Beliau bergerak dan bersuara bahkan sebelum lembaga KPK didirikan. Mahasiswa dans seluruh elemen masyarakat yang bergerak tahun 1997/1998 telah menyaksikan itu. Kita tidak boleh lupa pada sejarah," tegas Taufan melalui siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (3/6).


Bahkan tambah Taufan, berdirinya lembaga anti rasuah itu juga tidak lepas dari perhatian dan perjuangan Amien Rais. Karena itu kata Taufan sangatlah tidak pantas jika KPK bermain pada isu yang dapat membunuh karakter tokoh reformasi itu. Apalagi, isu yang dituduhkan sudah diklarifikasi dengan baik.

"Kami berharap, jika hari Senin (5/5) pak Amien datang, pimpinan KPK sebaiknya menerima. Kami yakin, pak Amien hanya ingin menunjukkan dirinya sebagai orang yang taat hukum," kata Taufan.

IMM pun menuding jika juru bicara KPK, Febri Diansyah sudah berkomentar secara berlebihan. Menurut Taufan, Febri seakan-akan memposisikan Amien Rais sebagai orang yang bersalah.

"Perkara mana yang dimaksud Febri? Bukankah klarifikasi dan penjelasan yang diberikan mengindikasikan bahwa pak Amien bersih. Dengan pernyataannya, Saudara Febri ikut memperkeruh suasana," demikian Taufan.[san]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya