Berita

Dunia

Trump Tarik AS Dari Kesepakatan Iklim, Kecaman Internasional Muncul

JUMAT, 02 JUNI 2017 | 14:17 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

RMOL. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan iklim Paris.

Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut seperti "menghukum" AS dan akan merugikan jutaan pekerjaan Amerika.

Dalam sebuah pidato di Gedung Putih, dia mengatakan bahwa dia siap untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan baru atau kembali memasukkan kesepakatan tersebut dengan persyaratan yang lebih baik.


"Saya terpilih mewakili warga Pittsburgh, bukan Paris," katanya seperti dimuat BBC.

Trump menjelaskan bahwa kesepakatan iklim Paris merupakankesepakatan yang bertujuan untuk meremehkan, merugikan dan memiskinkan AS.

Dia mengklaim bahwa kesepakatan tersebut akan menelan biaya sebesar 3 triliun dolar AS dalam GDP dan menghilangka 6,5 juta pekerjaan.

Trump mengatakan bahwa ia memenuhi tugasnya yang sungguh-sungguh untuk melindungi Amerika dan warganya.
 
 "Kami tidak ingin pemimpin lain dan negara lain menertawakan kami lagi - dan mereka tidak akan melakukannya," sambung Trump.

Trump tidak memberikan skala waktu. Namun, di bawah kesepakatan tersebut, sebuah negara yang ingin meninggalkan perjanjian tersebut hanya dapat memberikan pemberitahuan tiga tahun setelah tanggal mulai berlaku, yakni 16 November 2016.

Proses meninggalkannya memakan waktu satu tahun lagi, artinya tidak akan lengkap sampai beberapa minggu setelah pemilihan presiden AS pada 2020.

Pembayaran AS ke Dana Iklim Hijau PBB, yang membantu negara-negara berkembang mengatasi dampak perubahan iklim, juga akan berhenti. [mel]

=====


Komentar bernada kecaman bermunculan di ranah internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penarikan diri Negeri Paman Sam dari kesepakatan iklim Paris.

Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut seperti "menghukum" AS dan akan merugikan jutaan pekerjaan Amerika.

Dalam sebuah pidato di Gedung Putih, dia mengatakan bahwa dia siap untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan baru atau kembali memasukkan kesepakatan tersebut dengan persyaratan yang lebih baik.

Mantan Presiden AS Barack Obama, yang menyetujui kesepakatan Paris, juga segera mengkritik langkah tersebut, menuduh pemerintahan Trump telah menolak masa depan.

Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer menyebut keputusan tersebut merupakan salah satu langkah kebijakan terburuk yang dibuat di abad ke-21 karena kerusakan besar pada ekonomi, lingkungan dan posisi geopolitik.

Di ranah internasional, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan sangat kecewa dengan keputusan Trump.

Perdana Menteri Inggris Theresa May, juga mengungkapkan kekecewaannya dan mengatakan kepada Trump bahwa dia menangani kesepakatan tersebut untuk melindungi kemakmuran dan keamanan generasi masa depan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia menghormati keputusan Trump namun yakin itu adalah bentuk kesalahan, baik bagi AS maupun untuk planet bumi.

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan bahwa pihaknya bukan hanya merasa kecewa, tapi juga marah.

Sedangkan juru bicara PBB mengatakan bahwa ini adalah kekecewaan besar bagi upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan keamanan global.

Pemimpin Perancis, Jerman dan Italia dengan cepat mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang menolak sebuah renegosiasi kesepakatan.

"Kami menganggap momentum yang dihasilkan di Paris pada bulan Desember 2015 tidak dapat diubah dan kami sangat yakin bahwa kesepakatan Paris tidak dapat dinegosiasi ulang, karena ini adalah instrumen vital bagi planet, masyarakat dan ekonomi kita," kata pernyataan bersama itu seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya