Bulog Tak Fokus Jalankan Penugasan Dari Pemerintah

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) khawatir penggantian program penyaluran beras sejahtera (rastra) dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bakal mempengaruhi bisnis perusahaan. Selama ini, Bulog juga kesulitan menyalurkan rastra ke masyarakat.
 
Direktur Operasional Bulog, Karyawan Gunarso mengatakan, sekitar 90 persen bisnis Bulog saat ini merupakan penyerapan gabah/ beras dari petani yang kemudian disalurkan ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam bentuk be­ras sejahtera tipe medium.

Bisnis ini diatur dalam In­struksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan pe­nyaluran beras oleh pemerintah.

Karyawan khawatir, jika ras­tra dihapus dan diganti dengan BPNT, maka harus ada aturan baru yang mengatur soal kewa­jiban penyerapan gabah/beras petani oleh Bulog.

"Jika rastra dihapus maka kami akan kesulitan menyalurkan beras jenis medium tersebut, sementara di satu sisi, kami harus menyerap gabah dari petani. Harus ada ja­minan outlet untuk menyalurkan serapan gabah petani ini," kata Karyawan saat diskusi Antisipasi Penerapan Kebijakan Beras Se­jahtera Sistem Tunai di Jakarta.

Karyawan merinci, proses bis­nis Bulog harus berubah ketika penyaluran rastra jadi BPNT. Karena saat penyaluran beras menjadi nontunai, akan terjadi pasar bebas di mana bukan hanya Bulog yang bisa memasarkan beras ke masyarakat sejahtera, pemain swasta pun bisa berpelu­ang menjalankan bisnis ini.

"Informasi awal, BPNT itu kan sistem voucer, nanti bisa dibelikan beras di toko ter­tentu. Berasnya tidak dipatok, bisa yang medium bahkan bisa yang premium. Artinya, kalau masyarakat lebih pilih yang premium, maka beras medium yang kita serap dari petani tidak laku di pasar. Tidak ada jaminan bakal terjual," ujar Karyawan.

Karena itu, Bulog mengusul­kan cadangan beras rastra di Bulog menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Stok beras Bulog saat ini mencapai 2,1 juta ton, yang sebagian besar meru­pakan cadangan beras medium untuk rastra. Sementara CBP setahun hanya 280.000 ton.

"Jika BPNT direalisasikan, Bulog berharap CBP naik men­jadi 1 juta ton hingga 2 juta ton pertahun," ujarnya.

Untuk realisasi penyaluran ras­tra oleh Bulog hingga Mei tahun ini, Karyawan menyebut kalau pe­nyerapannya masih rendah. Dari pagu alokasi tahun 2017 sebesar 2,55 juta ton, hingga 26 Mei 2017 Bulog baru berhasil merealisasi­kan sekitar 628 ribu ton.

"Rendahnya serapan ini karena terlambatnya data RTS dari Ke­menterian Koordinator Pemban­gunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Sosial (Kemensos). Datanya by name by address dan baru masuk dari Kementerian PMK dan Kemen­sos baru masuk 27 maret 2017, makanya penyalurannya baru mulai April," katanya.

Karyawan mengatakan, pihaknya baru memulai penyaluran pada April kemarin. Sebab harus menunggu Surat Perintah Alokasi (SPA) dari pemerintah daerah. Adapun, tahun ini rumah tangga sasaran mencapai 14,21 juta dari 15,53 juta rumah tangga miskin.

Merasa Aman

Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, sebagai penyalur dan penyangga beras nasional, bisnis Bulog dinilai tidak fokus.

"Ini yang kerap bikin Bu­log kesulitan dalam menyer­ap dan menyalurkan beras ke masyarakat. Tidak heran serapan rastra selalu rendah," kata Enny kepada Rakyat Merdeka.

Seharusnya, kata dia, Bulog menjalankan bisnis yang terpi­sah, di mana mereka tidak boleh mencari untung, melainkan fokus melaksanakan penugasan pemerintah.

"Apalagi saat ini, kebijakan penyaluran rastra belum matang. Akibatnya, penyaluran tidak mak­simal. Harus ada juga kepastian dari pemerintah, agar serapannya maksimal," tegas Enny.

Pengamat BUMN Ferdinand Hutahaean mengatakan, den­gan suntikan modal dari negara (PMN) seharusnya kinerja Bulog sebagai penyangga dan penyalur beras senasional bisa berjalan dengan baik.

"Bulog kan dapat PMN, se­harusnya mereka bisa lebih maksimal. Tapi kenyataannya, serapan tidak maksimal dan kualitas beras sejahteranya kerap mengecewakan," kata Ferdinand kepada Rakyat Merdeka.

Ferdinand khawatir, support dari pemerintah ini justru mem­buat Bulog terlena, karena sudah merasa aman dan nyaman dengan penugasan yang mereka terima.

"Akibatnya, rasa ingin maju dan meningkatkan kompetensi mereka tidak ada. Ini harus dihilangkan, Bulog harus jadi perusahaan yang kuat dan mampu bersaing, apalagi tugas mereka beras sebagai pe­nyangga stok pangan nasional," tegas Ferdinand. ***