Berita

Richard Ferrand/Reuters

Global

Jaksa Perancis Buka Penyelidikan Terhadap Menteri Pilihan Macron

KAMIS, 01 JUNI 2017 | 17:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seorang jaksa penuntut umum Prancis pada hari Kamis (1/6) membuka penyelidikan atas urusan keuangan kepala kampanye presiden Emmanuel Macron.

Penyelidikan tersebut dilakukang hanya selang 10 hari jelang pemilihan parlemen di mana Macron berharap partai politik barunya akan memenangkan kendali Majelis Nasional dan mengkonsolidasikan cengkeramannya atas kekuasaan setelah pemilihannya sendiri pada 7 Mei lalu.

Ini juga terjadi hanya beberapa minggu setelah berakhirnya kampanye kepresidenan di mana dua lawan utama Macron terbebani oleh tuduhan korupsi.


Jaksa penuntut umum di kota barat Brest mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk membuka penyelidikan tersebut setelah serangkaian laporan media mengenai urusan bisnis dan keuangan Richard Ferrand, Menteri Perencanaan Teritorial di pemerintahan baru Macron dan seorang mantan Sosialis yang menjadi salah satu Pendukung awal kunci.

Politisi oposisi telah meminta Ferrand untuk mengundurkan diri, sampai Kamis (1/6), jaksa Eric Mathais pada awalnya memutuskan untuk tidak melanjutkannya.

Dia mengatakan lebih banyak informasi yang dilaporkan dalam pemberitaan dalam beberapa hari terakhir membenarkan perubahan sikap tersebut.

Fokus laporan tersebut adalah manajemen kelompok asuransi medis Ferrand di Brittany enam tahun lalu, terutama keputusan untuk menyewa ruang kantor dari istrinya.

Masalah lainnya adalah mempekerjakan anaknya selama empat bulan sebagai asisten yang dibayar dari dana parlementer.

Ferrand membantah melakukan kesalahan karena mempekerjakan keluarga sebagai asisten parlemen adalah hal yang tidak ilegal di Prancis.

Macron belum berbicara secara terbuka tentang tuduhan seputar Ferrand.

Di Prancis, pembukaan penyelidikan pendahuluan tidak menyiratkan bahwa yang diselidiki telah bersalah. Jaksa dapat memutuskan setelah pemeriksaan awal apakah ada alasan untuk penyelidikan skala penuh atau tidak. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya