Berita

Gedung OJK/net

Politik

Anggota Komisi XI: Ada Kemungkinan Calon Bos OJK Terkait Agenda 2019

RABU, 31 MEI 2017 | 15:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Beredar rumor bahwa 14 nama calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 yang dikirim pemerintah ke DPR RI sarat kepentingan politik.

Anggota Komisi XI DPR yang bertugas menguji kelayakan dan kepatutan para calon pimpinan OJK tidak mau buru-buru membantah dugaan tersebut.

"Kami akan dalami dalam uji kelayakan dan kepatutan," kata Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu.


Dia mengakui segala kemungkinan bisa terjadi di balik penunjukan personel Panitia Seleksi OJK dan 14 nama yang dihasilkannya. Termasuk rumor yang menyebut para calon komisioner OJK akan dijadikan mesin pengumpul uang untuk agenda Pilpres 2019.

"Segala kemungkinan bisa terjadi, tapi kan harus kita nilai secara fair," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Dia menjamin Komisi XI akan menilai secara adil. Artinya, calon anggota komisioner akan disodori pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan dari hasil RDPU bersama para pakar dan tokoh industri perbankan.

"Masukan dari para tokoh akademisi dan industri akan jadi salah satu bahan. Pasti akan ditanyakan bagaimana visi misi dan apa yang akan ditanyakan," jaminnya. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya