Berita

Heri Gunawan/net

Bisnis

Anggota Komisi XI: Saran Rizal Ramli Jadi Bahan Fit And Proper Test OJK

RABU, 31 MEI 2017 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ekonom senior, Rizal Ramli, mempertanyakan panitia seleksi (Pansel) pemilihan calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rizal melontarkan kritiknya di tengah rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan para ahli ekonomi, akademisi dan pelaku bisnis sektor perbankan. Rapat sedang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Dari dulu, dalam pemilihan Dewan Komisioner OJK, panselnya tidak pernah menteri, tapi yang independen. Jadi ini agak ajaib ya, kok panselnya menteri-menteri," ungkap mantan Menko Perekonomian itu.


Menurutnya, kehadiran menteri dalam Pansel Dewan Komisioner OJK merupakan masalah karena akan merusak independensi OJK yang menjadi pengawas dan berkaitan langsung dengan perbankan.

Ia juga menyorot 14 nama calon Dewan Komisioner OJK yang dihasilkan Pansel dan sudah dikirim ke DPR RI.  Sebagian besar mereka adalah kalangan birokrat. Baginya, kalangan birokrat terbiasa "jaim" atau "jaga image" yang bekerja asal tidak dipecat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menanggapi saran Rizal. Menurut dia, pemilihan personel Pansel OJK adalah kewenangan Presiden RI. Namun, ia menghargai pendapat pribadi Rizal Ramli. Ia menganggap kritik Rizal mengenai daftar calon pimpinan OJK patut ditindaklanjuti.

"Pernyataan Pak Rizal akan menjadi bahan masukan. Akan didalami dalam fit and proper test yang belum kami mulai. Akan dilihat sosok para calon komisioner antara satu dan yang lain," ujar Heri kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu.  

Dia menjamin Komisi XI akan menilai secara adil. Artinya, calon anggota komisioner akan disodori pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan dari hasil RDPU bersama para pakar dan tokoh industri perbankan.

"Masukan dari para tokoh akademisi dan industri akan jadi salah satu bahan. Pasti akan ditanyakan bagaimana visi misi dan apa yang akan ditanyakan," ungkap Heri. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya