Berita

Heri Gunawan/net

Bisnis

Anggota Komisi XI: Saran Rizal Ramli Jadi Bahan Fit And Proper Test OJK

RABU, 31 MEI 2017 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ekonom senior, Rizal Ramli, mempertanyakan panitia seleksi (Pansel) pemilihan calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rizal melontarkan kritiknya di tengah rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan para ahli ekonomi, akademisi dan pelaku bisnis sektor perbankan. Rapat sedang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Dari dulu, dalam pemilihan Dewan Komisioner OJK, panselnya tidak pernah menteri, tapi yang independen. Jadi ini agak ajaib ya, kok panselnya menteri-menteri," ungkap mantan Menko Perekonomian itu.


Menurutnya, kehadiran menteri dalam Pansel Dewan Komisioner OJK merupakan masalah karena akan merusak independensi OJK yang menjadi pengawas dan berkaitan langsung dengan perbankan.

Ia juga menyorot 14 nama calon Dewan Komisioner OJK yang dihasilkan Pansel dan sudah dikirim ke DPR RI.  Sebagian besar mereka adalah kalangan birokrat. Baginya, kalangan birokrat terbiasa "jaim" atau "jaga image" yang bekerja asal tidak dipecat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menanggapi saran Rizal. Menurut dia, pemilihan personel Pansel OJK adalah kewenangan Presiden RI. Namun, ia menghargai pendapat pribadi Rizal Ramli. Ia menganggap kritik Rizal mengenai daftar calon pimpinan OJK patut ditindaklanjuti.

"Pernyataan Pak Rizal akan menjadi bahan masukan. Akan didalami dalam fit and proper test yang belum kami mulai. Akan dilihat sosok para calon komisioner antara satu dan yang lain," ujar Heri kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu.  

Dia menjamin Komisi XI akan menilai secara adil. Artinya, calon anggota komisioner akan disodori pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan dari hasil RDPU bersama para pakar dan tokoh industri perbankan.

"Masukan dari para tokoh akademisi dan industri akan jadi salah satu bahan. Pasti akan ditanyakan bagaimana visi misi dan apa yang akan ditanyakan," ungkap Heri. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya