Berita

Paspor Australia/Net

Global

Pedofil Australia Segera Dilarang Bepergian Ke Luar Negeri

SELASA, 30 MEI 2017 | 17:35 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga Australia yang dihukum karena kasus pedofilia akan berpotensi ditolak paspornya.

Dalam rencana "world first" yang diusulkan pemerintah Australia, negeri kanguru berencana melarang pelanggar seks yang terdaftar untuk melakukan kunjungan ke luar negeri.

Proposal itu akan diajukan ke parlemen.


Menteri Kehakiman Michael Keenan mengatakan, bila terealisasi, maka aturan akan mempengaruhi sekitar 20.000 pelanggar yang telah menyelesaikan hukuman namun tetap diawasi oleh pihak berwenang.

Pelanggar seks akan bisa mengajukan paspor jika mereka tidak lagi masuk daftar pemerintah sebagai pedofil.

"Tidak ada negara yang pernah mengambil tindakan tegas dan tegas untuk menghentikan warganya pergi ke luar negeri, seringkali ke negara-negara yang rentan, untuk menyiksa anak-anak," kata Keenan.

Menurut daftar pemerintah, sekitar 800 pelaku seks terdaftar melakukan perjalanan ke luar negeri dari Australia pada tahun 2016.

Pemerintah mengatakan sekitar 3.200 pelanggar seks tidak akan pernah memenuhi syarat untuk paspor karena dipantau seumur hidup.

Keenan menggambarkan pariwisata seks anak sebagai kejahatan yang benar-benar menjijikkan.

Proposal tersebut dicapai dengan Senator Derryn Hinch yang independen, juru kampanye lama untuk undang-undang yang lebih ketat untuk menangani pelaku kejahatan seks.

Hinch mengatakan bahwa proposal tersebut akan melindungi anak-anak.

"Anda pergi ke Bali, Anda pergi ke Phnom Penh, Anda pergi ke Siem Reap, dan Anda melihat orang-orang Australia paruh baya di sana, pria kulit putih, dengan anak muda, mereka tidak ada di sana untuk berjemur," ujarnya seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya