Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta 10 warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di Marawi, Filipina untuk dipulangkan ke tanah air.
JK pun menjelaskan jika ke-10 WNI tersebut merupakan anggota Jamaah Tabligh asal Bandung dan Jakarta yang sedang melakukan ibadah khuruj dan dakwah di masjid yang biasa ditekuni selama 40 hari.
"Ya kan pergi berdakwah dia. Itu jamaah tabligh itu selalu pergi beramai-ramai, tinggal di masjid, ada yang datang ke Indonesia, ada juga yang keluar. Itu dakwah damai benar itu. Tapi apa yang saya baca aman aja. Pasti mau pulang. Itu ada batasnya 40 hari mereka itu berdakwah," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).
Menurut JK, keselamatan sepuluh WNI itu terancam lantaran konflik bersenjata antara kelompok Maute yang berafiliasi dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) melawan militer Filipina.
"Yang saya baca aman saja. Tapi kita tidak tahu. Siapa yang main-main dekat peluru pasti bisa kena kan?," kata Kalla.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir (Tata) mengatakan informasi yang didapatkan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao, Filipina, 11 WNI yang terdata terdiri dan 10 WNI Jamaah Tabligh (JT) dan 1 WNI yang menikah dengan warga setempat.
"Di Marawi saat ini ada 10 WNI Jamaah Tabligh (JT) asal Bandung dan Jakarta yang sedang melakukan Khuruj. Khuruj itu meninggalkan rumah untuk ibadah dan dakwah di masjid selama 40 hari," kata Tata kepada wartawan, Sabtu (27/5).
Sementara untuk 1 WNI yang sudah menikah dengan orang setempat kata Tata memang sudah lama tinggal di Marawi.
"Yang bersangkutan juga selama ini terus menjalin kontak dengan KJRI Davao," beber Tata.
Atas dasar itu, KJRI Davao pun memastikan jika ke-11 WNI tersebut ada dalam keadaan aman. Pihak KJRI juga terus menjalin komunikasi dengan Kepolisian setempat terkait kondisi mereka.
Sejauh ini rencana upaya evakuasi itu masih belum dapat dilaksanakan karena pemerintah Filipina masih memberlakukan situasi gawat darurat militer di Marawi dan tentara Filipina masih melakukan operasi militer di kota tersebut.
Pada Selasa (23/5) malam, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan darurat militer di Mindanao, menyusul baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di Kota Marawi.
Seperti dilaporkan oleh media lokal Filipina, baku tembak terjadi ketika polisi dan tentara bergerak untuk melaksanakan perintah penahanan seorang pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon.
Kelompok Maute kemudian menyerbu Kota Marawi sebagai bentuk respons atas rencana penahanan tersebut.
[san]
