Berita

Ketua BPK Di KPK/net

Hukum

Pemeriksaan Saksi Perkara Suap Auditor BPK Dimulai Akhir Pekan Ini

SELASA, 30 MEI 2017 | 16:40 WIB | LAPORAN:

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam perkara suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mulai akhir pekan ini.

Hingga hari ini, menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, penyidik masih melakukan telaah terhadap sejumlah barang bukti yang diamankan ketika menggeledah Kantor Kemendes PDTT, Minggu (28/5) lalu.

"Kemungkinan kita akan jadwalkan ada yang akhir minggu ini atau setidaknya di awal minggu depan kita akan mulai pemeriksaan saksi-saksi. Tentu kita akan cari tahu rangkaian peristiwa suap tersebut termasuk sumber dananya," ujar Febri kepada wartawan di kantornya, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/5).


Namun demikian, Febri masih enggan menjelaskan dari pihak mana saja saksi yang akan dipanggil. Namun langkah pertama, menurut Febri, penyidik akan menghadirkan saksi fakta untuk memastikan kronologis perkara suap tersebut.

"Nanti akan kita sampaikan kapan jadwal persisnya. Kita butuh strategi juga untuk memeriksa saksi. ‎Tentu kita uraikan ketika ada indikasi pihak-pihak tertentu yang berupaya menghubungi pihak auditor BPK untuk membahas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016 sampai transaksinya seperti apa," ungkap Febri.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kemendes PDTT dan BPK RI. KPK segera membawa enam orang petugas BPK dan satu pejabat Kemendes PDTT. OTT ini terkait dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT dari BPK RI.

Keesokan harinya, KPK menetapkan empat sebagai tersangka di antaranya, Inspektur Jenderal Kemendes, Sugito; pejabat Eselon III Kemendes, Jarot Budi Prabowo; pejabat Eselon I BPK, Rachmadi Saptogiri; dan Auditor BPK, Ali Sadli.

Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.[san]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya