Berita

Hendri Satrio

Politik

KedaiKOPI: 81 Persen Masyarakat Tidak Setuju Penambahan Jumlah Kursi DPR RI

SELASA, 30 MEI 2017 | 11:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebanyak 81 persen masyarakat tidak setuju dengan penambahan 19 kursi DPR RI, seperti diinginkan Panitia Khusus RUU Pemilu. 16 persen setuju dan sisanya tidak menjawab.

Demikian temuan Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) berdasarkan hasil jajak pendapat kepada 200 responden di Jabodetabek melalui sambungan telepon 27-28 Mei 2017.

Responden dipilih acak dari data responden internal yang dimiliki kedaiKOPI. Tingkat pendidikan responden adalah lulusan S1 ada 81%, lulusan D3 12%, lulusan S2 6% dan lulusan S3 2%. Semua responden berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah saat jajak pendapat dilakukan.


Menurut responden penambahan kursi DPR RI tidak akan berpengaruh terhadap kinerja DPR (73%), hanya 22% yang menyatakan berpengaruh dan sisanya tidak menjawab.

Penambahan kursi DPR juga dicitrakan tidak mempermudah komunikasi rakyat dengan anggota DPR. Ada 80% responden yang menyatakan demikian dan 11% menyatakan penambahan kursi mempermudah komunikasi dengan anggota DPR dan sisanya tidak menjawab.

Khusus tentang Kinerja DPR-RI saat ini, 75% responden menyatakan kinerja DPR tidak baik, hanya 11% yang menyatakan baik dan 15% menjawab tidak tahu.

Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan bahwa jajak pendapat ini untuk merespon dan diharapkan dapat memberikan input pada polemik yang terjadi saat ini tentang penambahan kursi di DPR.

"Ini agar anggota Dewan juga mengetahui bagaimana rakyat merespon polemik ini, termasuk bagaimana pendapat publik terhadap kinerja Dewan saat ini," kata Hendri. [zul]

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya