Berita

Foto/RMOL

Hukum

Bersaksi Di Persidangan, Andi Narogong Jelaskan Peranannya Di Proyek E-KTP

SENIN, 29 MEI 2017 | 11:58 WIB | LAPORAN:

. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memanggil tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk bersaksi dalam sidang ke-17 perkara korupsi proyek e-KTP.

Dalam persidangan kali ini, Andi yang berlatar belakang pengusaha menjelaskan peranannya dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Ia menceritakan bahwa perusahaan yang dia pimpin, PT Cahaya Wijaya Kusuma, pernah berniat mengikuti lelang e-KTP.


"Dulu saya, ada PT Cahaya Wijaya Kusuma, mau ikut untuk mengikuti salah satu anggota konsorsium PNRI. Namun, saya berusaha untuk ikut dalam konsorsium PNRI, hanya ada sedikit kendala, saya terbentur administrasi," terang Andi dalam kesaksiaannya di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Senin (29/5).

"Syarat administrasi apa yang Saudara maksud," tanya jaksa KPK, Abdul Basir.

Andi menjelaskan, syarat tersebut terkait izin intelijen untuk security printing dan kemampuan dasar dalam percetakan. Ia mengaku perusahaannya tidak memiliki izin tersebut dan tidak ada kemampuan dasar dalam percetakan.

"Kalau tidak ada kemampuan dasar dalam percetakan kenapa nekad ikut lelang?" tanya jaksa lagi.

"Alasan saya sederhana, saya ingin mencari, mengembangkan usaha, yang tadinya saya di bidang garmen, kemudian saya mencoba untuk bergerak di bidang percetakan," jawab Andi.

Andi Agustinus menjadi tersangka ketiga dalam kasus e-KTP karena diduga memiliki peran dalam membagi-bagikan sejumlah uang ke sejumlah pihak, termasuk ke pejabat Kemendagri dan anggota DPR. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya