Berita

Foto/Net

Bisnis

Ayo... Isi Dompet Rakyat, Elite Politik Mesti 'Move On'

Perizinan & Stabilitas Rawan Ganjal Investasi
MINGGU, 28 MEI 2017 | 10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pelaku usaha mengharapkan kenaikan peringkat investasi dari Standard and Poor’s (S&P) diikuti perbaikan kemudahan berbisnis dan stabilitas politik. Dua persoalan tersebut dinilai menjadi komponen yang dipertimbangkan investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

 Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia me­nyambut positif keputusan pemeringkat internasional, S&P menaikkan peringkat Indone­sia menjadi investment grade (layak investasi). Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan ke­percayaan dunia meningkat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola per­ekonomian.

"Peringkat itu bersumber dari penilaian terhadap kinerja dalam menjaga makro ekonomi dan sistem keuangan negara. Capaian ini bagus untuk menarik investasi. Tapi jangan berpikir dengan dapat predikat layak investasi, aliran dana akan mu­dah mengalir ke dalam negeri," ungkap Bahlil kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.


Untuk menarik investasi, lan­jut Bahlil, masih banyak hal yang harus dibenahi. Dia menerang­kan, untuk menanamkan modal, banyak hal yang dipertimbang­kan calon investor. Antara lain, kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB).

"Kemudahan berbisnis kita belum kompetitif. Investor masih sulit mengurus perizinan. Regu­lasi masih tumpang tindih dan infrastruktur belum memadai. Masalah ini harus terus dibenahi pemerintah kalau mau investasi naik. Karena EoDB itu cerminan nyata yang dihadapi investor," terangnya.

Selain kemudahan bisnis, Bahlil menyoroti masalah sta­bilitas politik. Menurutnya, gonjang-ganjing politik di Tanah Air belakangan ini telah mempengaruhi iklim investasi. Banyak investor wait and see untuk menanamkan dan merealisasikan modalnya. Dia berharap, elite politik dewasa dalam berpolitik.

"Elite harus move on lah. Semua harus mendinginkan suasana politik. Setelah pesta demokrasi selesai, semua harus bersatu bagaimana memenuhi dompet dan perut rakyat," ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memiliki pandang sama. Dia menilai, penguru­san perizinan menjadi tantangan untuk investor yang mau membenamkan modalnya di Tanah Air.

"Proses perizinan sudah lebih baik, tapi masih banyak juga yang masih panjang dan ribet," ungkapnya.

Namun demikian, Hariyadi optimistis kenaikan pering­kat investasi bisa memberikan dampak positif untuk pereko­nomian.

Menurutnya, kenaikan peringkat investasi otomatis akan menurunkan bunga pinjaman asing. Dan, seharusnya juga diikuti penurunan bunga perbankan di dalam negeri. Selain itu, kenaikan peringkat investasi akan mendorong in­vestor yang sudah berkomitmen menanamkan modalnya merealisasikannya.

"Semua pihak harus meman­faatkan momentum ini untuk mendorong kerja ekonomi," ungkapnya.

Dia meminta, pemerintah pusat dan daerah merealisasikan janjinya memberikan insentif kepada investor dan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini menganjal realisasi investasi.

"Capaian investasi tergantung kepada pemerintah sendiri. Jika minat investasi bisa dilayani akan meningkatkan realisasi. Jika tidak, ya akan sama saja," ungkapnya.

Seperti diketahui, S&P menaikkan peringkat investasi karena pemerintah Indone­sia dinilai lebih baik dalam mengelola keuangan. Berha­sil menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga sektor keuangan menjadi lebih stabil.

Kenaikan peringkat investasi ini melengkapi peringkat layak investasi yang sebelumnya diberikan S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's.

Pemerintah sangat menanti­kan S&P menaikkan peringkat investasi. Karena, kenaikan peringkat diyakini dapat mengerek kinerja investasi. Karena sejumlah menteri kabinet kerja mengaku sering ditanyakan calon investor mengenai pering­kat investasi Indonesia. Kenai­kan peringkat investasi tersebut diyakini akan membuat calon investor menanamkan modalnya di Tanah Air. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya