Berita

Terminal Kampung Melayu/Net

Politik

Jangan Cepat Menuduh Bom Kampung Melayu Rekayasa Polri

MINGGU, 28 MEI 2017 | 09:44 WIB | LAPORAN:

Banyak spekulasi beredar di masyarakat terkait pelaku hingga motif bom bunuh diri yang terjadi di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, beberapa hari lalu. Bahkan ada yang menyebut aksi teror itu sebagai pengalihan isu.

"Jangan cepat nilai itu rekayasa Polri," ujar Majelis Pakar KAHMI Pusat, Anton Tabah Digdoyo kepada redaksi, Minggu (28/5).

Ia melihat kasus ini sebetulnya sangat serius dan mudah dipatahkan secara ilmiah jika rekayasa karena aksi kejahatannya menggunakan bom sarat sains dan teknologi penyidikan pun khusus dominan scientific crime investigations (SCI).


"Kita tahu Polri sejak era Jenderal Dai (Dai Bachtiar) sangat piawai ungkap teroris dan saya yang sering dampingi Pak Dai sangat salut dengan beliau," ulasnya.

Ia ingat betul selama era Kapolri Jenderal Dai Bachtiar, tersangka teroris selalu ditangkap hidup-hidup sehingga mampu membongkar hingga akar-akarnya.

"Heran sekarang kok kalau nangkap terduga teroris banyak yang tewas," cetusnya.

Seharusnya penangkapan teroris mencontoh era Jenderal Dai, kecuali dihadapkan pada situasi yang sangat darurat. Demikian pula, proses terkait prosedur yang berlaku di jajaran Polri terhadap sistem pelaporannya.

"Pertama, Laporan Segera atau LS berisi siapa, apa dan di mana. Kedua, Laporan Progres atau LP berisi siapa, apa, di mana, dan mengapa. Ketiga, Laporan Tugas atau LT berisi siapa, apa, di mana, mengapa dan tambahan keterangan lain," bebernya.

Sehingga, terang Anton, terdapat beberapa proses untuk mendapat informasi dan laporan yang akurat. Itu pula yang dilakukan untuk membuat terang kasus bom Kampung Melayu yang kini sedang disidik Polri.

"Maka jangan mudah nuduh rekayasa. Kita tunggu hasilnya secara ilmiah," tukas anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat ini.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya