Istri dari Lee Ming-che, Lee Ching-yu, membawa poster dengan wajah suaminya/net
Pemerintah Republik Rakyat China menahan seorang aktivis hak asasi manusia asal Taiwan karena dicurigai melakukan gerakan subversif.
Pemerintah Taiwan menyatakan, Lee Ming-che, seorang pekerja LSM berusia 42 tahun, tidak bisa dihubungi sejak 19 Maret lalu setelah memasuki kota Zhuhai, China bagian tenggara..
Pada hari Jumat, kantor berita resmi China, Xinhua, melaporkan bahwa Lee berada dalam tahanan dan telah mengakui tuduhan subversif yang diarahkan kepadanya.
Jurubicara pemerintah China pada Kantor Urusan Taiwan menyatakan Lee telah berkolusi dengan orang-orang "daratan" mendirikan organisasi ilegal, merencanakan dan melakukan kegiatan untuk menumbangkan kekuasaan negara.
"Setelah diinterogasi, Lee dan kelompoknya mengaku terlibat dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasional," kata jurubicara badan tersebut tersebut, dikutip
Xinhua.Lee, yang bekerja di sebuah perguruan tinggi di Taipei, dianggap telah lama mendukung organisasi masyarakat sipil dan aktivis di China. Namun, pihak Taiwan tidak percaya dengan tuduhan itu.
"Pihak berwenang China tidak mengungkapkan bukti yang terkait dengan kasus ini sama sekali," kata Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam sebuah pernyataan Jumat malam, menanggapi laporan tersebut.
Pemerintah Taiwan menyebut, tanggapan yang samar dan dangkal dari pemerintah China tidak akan bisa meyakinkan rakyat Taiwan dan juga tidak bisa meyakinkan masyarakat internasional dalam kasus ini.
Asosiasi Hak Asasi Manusia di Taiwan mengungkapkan, Lee telah bertahun-tahun mendiskusikan pengalaman demokratis Taiwan dengan teman-temannya di China secara online. Ia juga sering mengirimkan buku kepada mereka.
Penahanan terhadap Lee adalah insiden terbaru yang makin meningkatkan ketegangan antara Beijing dan Taipei sejak Presiden Tsai Ing-wen memenangkan pemilihan presiden Taiwan. Beijing tidak mempercayai Partai Progresif Demokratik, di mana Tsai Ing-wen bernaung, dan telah memutuskan komunikasi resmi dengan Taipei sejak dia menjabat.
Aktivis Amnesty International, Patrick Poon, kepada
AFP, mengatakan, adalah sangat mengkhawatirkan bila berbagi pandangan dan pengalaman demokrasi Taiwan dianggap sebagai subversi oleh pemerintah China.
Taiwan memang sudah membentuk pemerintahannya sendiri sejak tahun 1949 usai perang sipil di daratan China. Namun, Beijing tetap mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang menunggu penyatuan kembali, bahkan jika perlu dengan kekerasan.
[ald]
