Para politisi Indonesia saat ini kebanyakan menjadikan dunia politik bukan sebagai panggilan jiwa.
Karena itulah, maka persoalan-persoalan pelik yang terjadi, termasuk pemberantasan korupsi, tampak berjalan di tempat saja.
"Politik bukan panggilan jiwa, namun berhenti menjadi sebuah karier,†ujar budayawan Isti Nugroho di Jakarta, Jumat (26/5).
Dia sepakat, banyak kasus korupsi yang pengusutannya tak menyentuh level kakap. "Mulai kasus korupsi E-KTP, belum lagi korupsi Hambalang, Wisma Atlet, kasus Century, dimana para aktor dan dalang intelektual sudah bersekutu dengan para oligarkhi, jumlahnya sudah kian banhyak dan sudah merajalela,†ujarnya.
Dalam proses pengusutannya, lanjut dia, tebang pilih. Sebagai contoh, lanjut dia, para aktor korupsi yang berkuasa besar di dalam partai politik tidak disentuh. Padahal, kasus korupsi E-KTP misalnya, pasti melibatkan para petinggi parpol.
Saat ini pun, lanjut dia, kekuatan civil society sangat lemah, dimana para ulama, tokoh-tokoh agama dari semua agama, masih sangat lemah komitmennya memberantas korupsi.
"Sangat buruk, dimana civil society sangat lemah, pembangunan ekonomi pasca Orba banyak terjadi konglomerasi dibandingkan untuk kepentingan rakyat. Politisi di parlemen mempertahankan korupsi mereka, fenomena oligarkhi politik sangat kuat. Hingga posisi rakyat sudah sangat marginal, tidak kritis dan dibenturkan pada persoala-persoalan primordialisme, sehingga pemberantasan korupsi terabaikan,†tuturnya.
Dia mengatakan, jika oligarkiisme yang berkuasa, maka masyarakat diperdaya menjadi lemah, maka isu sektarian dan primordialisme dikedepankan menutupi berbagai kejahatan korupsi.
[sam]
