KBP. Pemerintah terus fokus dan berupaya meningkatkan pendidikan vokasional atau kejuruan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat melakukan kunjungan kerja di Surakarta, Jawa Tengah, dalam rangka peluncuran Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekaligus pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Stadion Manahan, Solo (Jumat, 25/5).
Disampaikannya, fokus Pemerintah untuk meningkatkan upaya pendidikan vokasional atau kejuruan sangat strategis mengingat kebutuhan sumber daya manusia untuk menopang pembangunan nasional sangat banyak membutuhkan tenaga kerja terampil serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.
"Kita tahu, saat saat ini 63 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah, hal ini tentu akan berdampak kepada daya saing industri dan perekonomian Indonesia. Inilah tantangan yang perlu segera kita atasi bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia," kata Puan.
Program Revitalisasi SMK akan direalisasikan di 219 SMK dengan rincian 125 SMK yang bergerak dalam bidang prioritas, yakni kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Sisanya, sebanyak 95 SMK berasal dari bidang lainnya yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Puan dengan didampingi Mendikbud menyerahkan secara simbolis juga menyerahkan piagam penghargaan kepada sektor industri yang sudah berdedikasi terhadap sekolah menengah kejuruan.
Selain meluncurkan program Revitalisasi Pendidikan SMK, Menko PMK juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.857 siswa, dengan rincian: 331 siswa SD, 283 siswa SMP, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 siswa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
"KIP diberikan oleh Pemerintah supaya anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Dan saat ini, cakupan pembagian KIP sudah diperluas dengan menambahkan anak-anak panti asuhan dan Program Kesetaraan Paket A, B, dan C," jelas Menko PMK.
Setelah meluncurkan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah, Puan juga membagikan 6.057 sertifkat tanah untuk masyarakat di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Acara penyerahan bertempat di Stadion Sriwedari, Solo dalam rangkaian Program Strategis Nasional Serta Pembinaan Fasilitasi dan Kerjasama Akses Reform Tahun 2017.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada 12 perwakilan warga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, dan Sragen. Untuk Tahun 2017, program Legalisasi Aset Melalui Proyek Nasional di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: Sertifikasi hak atas tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertifikasi Pertanian, Sertifikasi Nelayan, Sertifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM), Sertifikasi BMN berupa jalan nasional, dan Redistribusi Tanah.
"Penyerahan sertifikat ini merupakan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan negara dalam pemenuhan hak masyarakat di bidang pertanahan. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat yang berhak, dengan target lebih dari20 juta sertipikat hingga tahun 2019 nanti, dan diharapkan pada tahun 2023 seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan sertifikat," jelas Puan.
Puan menekankan kembali pesan yang seringkali disampaikan Presiden Joko Widodo pada setiap kesempatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat, yaitu agar seluruh proses dilakukan secara transparan, dimudahkan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dengan cara demikian, rakyat merasakan kehadiran Pemerintah.
[ysa]
