Inspektorat Daerah Kurang Anggaran, KPK Colek Tjahjo Kumolo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kurangnya alokasi anggaran menjadi salah satu faktor kinerja aparat inspektorat kurang maksimal.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, tidak sedikit inspektorat harus 'mengemis' agar mendapatkan anggaran pemeriksaan.

"Kemendagri mengusulkan harus ada alokasi pasti untuk inspektorat melalui APBD," kata Pahala di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/5).

Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri dibawah Tjahjo Kumolo juga bisa menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatasi persoalan pada aparat inspektorat.

Untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, KPK mengusulkan agar inspektorat dipilih melalui mekanisme seleksi menggunakan panitia seleksi (pansel). Hal itu menghindari tenaga inspektorat yang berasal dari orang-orang pilihan kepala daerah.

Inspektur Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih juga mengungkapkan, KPK mengeluh karena selama ini tidak pernah menerima laporan pengaduan dari inspektorat daerah.
"Aduan lebih masif dilaporkan oleh masyarakat," demikian Sri.[san]