Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Informasinya, Panglima TNI akan hadir ditemani Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
"Siang ini akan dilakukan rapat koordinasi KPK dengan Panglima TNI, KSAU dan jajaran untuk membahas penanganan bersama kasus indikasi korupsi yang diduga melibatkan pihak militer dan sipil," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Jumat (26/5).
Febri mengaku belum tahu kasus apa saja yang akan dibahas dalam rakor itu. Namun yang pasti perkasa indikasi korupsi yang melibatkan pihak militer dan sipil.
Beberapa waktu lalu, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengemukakan bahwa telah terjalin kerja sama antara KPK dengan TNI terkait pembelian helikopter AugustaWestland (AW)-101.
"Temuannya seperti apa, nanti bisa mengikuti proses berikutnya. Jadi kita sedang bekerja sama, bukan hanya itu, tapi banyak hal dengan teman-teman di sana. Kemudian nanti secara gradual (berkala) bisa dilaporkan," kata Agus, Jumat (19/5).
Pada 9 Februari lalu, KPK telah menyatakan kesediaannya membantu pihak POM TNI melakukan penyidikan indikasi korupsi dalam perkara itu. Namun bantuan tersebut hanya dapat diberikan jika memang diminta oleh pihak POM TNI.
Sebelumnya, pada 2015, Presiden Joko Widodo menolak pembelian helikopter jenis angkut penumpang tersebut. Karena dinilai terlalu mahal untuk kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil.
Namun, pada 2016, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) Agus Supriatna kembali melakukan pengadaan helikopter AW-101 dengan perubahan fungsi, sebagai helikopter angkut pasukan dan SAR.
Tetapi ketika dikonfirmasi, ternyata pengadaan helikopter tersebut tidak diketahui oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI.
[wid]
