Berita

Hukum

Kasus E-KTP, KPK Periksa Putri Setya Novanto

JUMAT, 26 MEI 2017 | 13:17 WIB | LAPORAN:

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera, Dwina Michaella, Jumat (26/5).

Putri dari Ketua DPR, Setya Novanto itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Saksi dengan nama Dwina Michaella dipanggil untuk mintai keterangan atas tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," ujar Jurubicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.


PT Murakabi merupakan salah satu perusahaan yang bergabung dengan konsorsium proyek e-KTP. Selain itu dibentuk pula konsorsium Astra Graphia. Keduanya sengaja dibentuk untuk mengawal konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) memenangkan lelang tersebut.

Direktur Utama PT Murakabi, Irvanto Hendra Pambudi ketika bersaksi dalam sidang lanjutan e-KTP mengaku pernah bergabung dengan konsorsium proyek pengadaan e-KTP. Ia juga mengakui bahwa dirinya merupakan keponakan dari Setya Novanto.

Dalam pemeriksaan saksi untuk tersangka Andi Narogong, KPK juga memanggil panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Suswati dan satu orang dari pihak swasta atas nama Herlina Atmadia.[wid]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya