Berita

Net

Pertahanan

Jokowi Minta Revisi UU Terorisme Segera Diselesaikan

JUMAT, 26 MEI 2017 | 00:29 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo meminta agar proses revisi Undang-Undang 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diselesaikan. Revisi UU Terorisme ini penting agar aparat bisa mencegah aksi terorisme.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau tempat kejadian perkara (TKP) bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (25/5).

"Sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki sebuah landasan yang kuat. Dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting," ujar Jokowi.


Jokowi juga juga telah memerintahkan (Menko Polhukam agar segera menyelesaikan revisi UU Terorisme. Menurutnya, terorisme telah menjadi masalah dunia.  

"Terorisme sudah menjadi masalah dunia. Dan kalau kita lihat negara yang lain memiliki undang-undang ini (terorisme) memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk pencegahan," pungkas Jokowi.

Ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi tiba di Terminal Kampung Melayu pukul 21.45 WIB. Jokowi meninjau titik terjadinya bom bunuh diri yang meledak pada Rabu malam (24/5).  [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya