Komnas HAM: BNN Dan Polisi Wajib Hukumnya Periksa Ahok

Pemprov DKI di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama disinyalir mendukung peredaran narkoba di ibukota. Hal ini menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN),

Komjen Polisi Budi Waseso karena masih beroperasi tempat hiburan malam di Jakarta, yang dipergoki sebagai tempat beredarnya narkoba.

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution berpendapat, kepolisian perlu memeriksa Ahok dalam hal ini.

"Jika berita itu benar adanya, sejatinya pihak BNN dan kepolisian negara wajib hukumnya memeriksa Ahok," kata Maneger melalui keterangan tertulisnya seperti dimuat RMOLJakarta.Com, Rabu (24/5).

Maneger menambahkan, jika dalam pemeriksaan itu terbukti keterlibatan Pemprov DKI Jakarta maka Ahok sebagai gubernur ketika itu harus bertanggung jawab dengan dihukum maksimum.

"Kenapa? Ia adalah pejabat publik yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. Untuk itu pihak BNN dan atau kepolisian negara harus profesional dan transparan menuntaskan kasus ini. Sebagai pejabat publik, maka masyarakat berhak tahu tentang penuntasan kasus ini," tegas Maneger.

Sebagai pejabat publik, lanjut Maneger, tidak seyogyanya Ahok abai terhadap masa depan generasi muda bangsa. Apalagi narkoba, menurut data BNN, adalah pembunuh dan penghancur masa depan generasi muda bangsa terdahsyat  saat ini.

"Dalam prosesnya tentu mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dan jika pada akhirnya ia tidak terbukti bersalah dalam kasus kejahatan narkoba, ia berhak dipulihkan kehormatannya," imbuh Maneger.[wid]