Laporan keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2016 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, hal ini merupakan prestasi dan lompatan besar.
"Ini menjadi target Kemensos, mengingat LKPP 2015 lalu Kemensos mendapat predikat _disclaimer_ . Alhamdulillah berkat kerja simultan di dukung tim task force kemensos ahirnya target WTP dapat tercapai," ungkap dia (Selasa, 23/5).
Dia berharap, pemberian opini WTP ini diharapkan dapat memotivasi jajaran Kemensos untuk mempertahankan sistem pengelolaan dan pemanfaatan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.
"Bagi kami status WTP merupakan prestasi yang sangat kami syukuri sekaligus membanggakan. Penilaian ini, merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi penggunaan APBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas Khofifah.
Dia melanjutkan, dengan predikat WTP, artinya Kemensos bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan pemerintah secara transparan dan akuntabel.
"WTP menjadi penting bagi Kemensos, mengingat tahun 2018 alokasi keuangan untuk bantuan sosial akan ditambah. Sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM," terangnya.
"Bagaimana Kementerian Sosial dipercaya masyarakat menyalurkan Bansos sebesar itu jika kami memperoleh predikat bukan WTP," imbuhnya.
Menurut Khofifah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidaklah mudah. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, mengingat uang tersebut adalah milik masyarakat.
Khofifah menerangkan, beban dan tugas yang diemban Kemensos tidak ringan. Mengingat kementerian yang dipimpinnya mendapat tugas untuk mengentaskan kemiskinan dengan program yang langsung menyasar penerima manfaat by name by addres.
"Angka kemiskinan sangat fluktuatif. Bisa jadi hari ini dia sejahtera, namun karena terkena bencana tiba-tiba jatuh miskin. Disitulah tantangannya. Apalagi jenis permasalahan kesejahteraan sosial sangat banyak," paparnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang sudah memberikan masukan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan yang baik.
"Kami bertekad menjaga predikat WTP ini untuk dipertahankan Kementerian Sosial pada tahun- tahun yang akan datang. Amin," imbuhnya.
Seperti diketahui, BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Bogor, Selasa (23/5). Sekitar 74 kementerian/lembaga (K/L) atau 84 persen mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 8 K/L mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Sementara itu, terhadap 6 K/L lainnya, BPK disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.
[sam]
