Keberadaan pribumi Indonesia kian terasingkan di negeri sendiri dengan makin tajamnya tingkat kesenjangan dan tidak terpenuhinya keadilan sosial atas pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang dikuasai pemilik modal asing maupun lokal. Ditambah dengan berbagai kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat khususnya pribumi.
Untuk itu, pihak-pihak dari berbagai latar belakang etnis, agama, profesi, dan organisasi kemasyarakatan yang punya kepedulian terhadap nasib pribumi Indonesia, serta netral dan independen dalam menjalankan tugas sepekat membentuk Majelis Agung Pribumi Nusantara. Majelis diprakarsai oleh MS Ka'ban dan Dahrin La Ode di Universitas Ibnu Khaldun pada 22 Februari lalu.
"Majelis ini bertujuan untuk menanggapi isu kritis mengenai peran dan posisi pribumi dalam semua aspek asta gatra nasional yang semakin memprihatinkan," ujar Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (23/5).
Menurutnya, kondisi tersebut diakibatkan kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat sebagaimana amanat UUD 1945.
"Serta mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih mengutamakan rakyat Indonesia yaitu Pribumi Nusantara Indonesia," kata Bastian.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, ditindaklanjuti dengan melakukan deklarasi Majelis Agung Pribumi Nusantara Indonesia. Kemudian menggelar berbagai seminar nasional pra kongres Pribumi Nusantara Indonesia untuk membahas tentang status sosial politik Pribumi Nusantara Indonesia menurut paradigma tiap-tiap aspek dalam asta gatra nasional. Dilanjutkan denga pelaksanaan Kongres Pribumi Nusantara Indonesia.
[wah]
