Akbar Tandjung: Golkar Harus Ikut Perkuat KPK

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyarankan partainya ikut memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengusulkan penguatan KPK masuk dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2017 yang masih berlangsung.

Akbar ingatkan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda reformasi. Golkar sebagai partai yang berkomitmen dalam reformasi sudah selayaknya mendukung KPK. Apalagi, KPK merupakan salah satu lembaga negara yang berdiri setelah reformasi 1998.

"Kita harus memperlihatkan konsistensi kita terhadap sikap, dukungan kepada pemberantasan korupsi, dengan memberikan dukungan penuh kepada lembaga yang telah ditugaskan untuk melakukan pemberantasan korupsi yaitu KPK," ujar Akbar di tengah Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5).

Akbar menambahkan, keberadaan KPK adalah bukti yang menjamin Indonesia serius dalam pemberantasan korupsi. Akbar ingin Partai Golkar memberi porsi perhatian lebih besar kepada KPK.

"Jadi itu yang memperlihatkan bahwa partai kita adalah partai yang juga aktif dalam terciptanya pemerintahaan yang bersih, pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang berwibawa. Itu yang saya sampaikan dalam kesempatan penting ini," tutup Akbar.

Terkait pernyataan Akbar itu, ada situasi menarik di internal Fraksi Partai Golkar DPR RI. Fraksi beringin mencabut surat yang ditandatangani Sekretaris Fraksi, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang berisi pernyataan tidak akan mengirim nama anggota ke Pansus Hak Angket KPK.

Surat itu dicabut menyusul penetapan Robert Kardinal sebagai Ketua Fraksi baru menggantikan Kahar Muzakir. Robert mengklaim fraksinya masih melakukan rapat internal terkait anggota yang akan dikirimkan ke panitia angket.

"Jadi kita masih rapat, karena ini harus kolektif kolegial. Sekarang belum ada rapat karena masih di Dapil semua," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa lalu (16/5). [ald]