Pengaturan Media Sosial Masuk UU Pemilu Tanda Parpol Dan Penguasa Sedang Paranoid

Wacana pengaturan media sosial (medsos) yang akan dimasukan ke dalam UU Pemilu lewat pansus pemilu DPR RI jelas merupakan bentuk pengekangan terhadap masyarakat sipil yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilu.

"Itu tanda pemerintah dan DPR mau membungkam suara-suara kritis masyarakat. Juga menunjukkan paranoid politik partai-partai besar yang sedang berkuasa,"ungkap Wakil Sekjend Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indoneia, Girindra Sandino melalui keterangan pers kepada redaksi, Senin (22/5).

Menurut Girindra, DPR RI harus hati-hati jika ingin mengatur partisipasi masyarakat yang tersalur melalui wadah atau sarana apapun. Pasalnya hal tersebut kata dia merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan memberhangus kekuatan sipil dalam mengawasi proses kontestasi demokrasi.

Tak hanya itu, usulan DPR soal rekap yang membypass atau memotong jalur dari TPS langsung ke KPU kabupaten/kota kata Girindra sangat berbahaya.

"Ini juga dapat membabat partisipasi masyarakat. Kemudian jika terjadi sesuatu tidak ada saksi berlapis,"kata Girindra.

Selain itu, pemotongan rekap tersebut dapat memboroskan anggaran karena nantinya akan banyak petugas pemilu otomatis tidak dapat bekerja atau nganggur. Mekanismenya juga kata Girindra belum jelas.

KPU kabupaten/kota kata Girindra pasti kewalahan dan rawan gugatan. Partai seharusnya membaca hal itu karena esensi dari pemilu adalah adanya partisipasi masyarakat, dan ketika proses rekap di potong maka hal itu dapat mendegradasi konsolidasi demokrasi di bawah.

"Sangat berbahaya. Apalagi pemilu  serentak nanti akan ada banyak kotak pileg, plus kotak suara pilpres. Terbaca sekali bahwa parpol hanya ingin mendulang suara dan menang tanpa memperhatikan hal-hal subtantif dari proses demokrasi dan pendidikan politik dari kontestasi demokrasi yang wajib melibatkan rakyat,"demikian Girindra.[san]