Berita

Foto: RMOL

Hukum

PNS Kemendagri Diperintah Sugiharto Bakar Catatan Anggaran E-KTP

SENIN, 22 MEI 2017 | 15:26 WIB | LAPORAN:

Pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Junaidi mengaku pernah memusnahkan catatan pengeluaran anggaran proyek eKTP atas perintah Sugiharto.

Junaidi merupakan salah satu bendahara pembantu yang mengurusi dokumen pengeluaran dan pemasukan selama proyek e-KTP.

"Semua catatan itu saya buang ke tempat sampah ada juga yang saya bakar. Ketika itu ada penggeledahan dari KPK di kantor Kalibata," ujar Junaidi saat bersaksi di persidangan korupsi proyek pengadaan e-KTP untuk terpidana Irman dan Sugiarto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta, Senin (22/5).


Junaidi mengaku berkas yang dibakarnya merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran di luar yang berasal dari pagu anggaran resmi proyek e-KTP. Sedangkan catatan penerimaan pengeluaran yang berasal dari pagu anggaran tidak resmi telah disita oleh KPK.

Menurut Junaidi, Sugiharto tidak pernah menjelaskan kenapa berkas tersebut harus dimusnahkan.

"Saya tidak tahu kenapa harus dimusnahkan. Saya kerjakan karena hanya perintah," ujar Junaidi saat ditanya jaksa KPK.

"Jadi saudara buang, ya. Pantesan dicari-cari nggak ada," timpal jaksa KPK.[wid]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya