Surat edaran Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No. UM.003/38/19/DJPL-17 tanggal 15 Mei 2017 tentang Hubungan Peningkatan Pengawasan dan Penjagaan Dalam Rangka Pengamanan Objek Vital Nasional di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut disambut positif kalangan pelaku usaha.
Wakil Ketua Kadin Jakarta Utara, Sudirman Abdullah mengapresiasi ketegasan Kementerian Perhubungan dalam menciptakan pelabuhan yang kondusif dan aman untuk mendukung perekonomian nasional.
"Pelabuhan itu objek vital. Sudah seharusnya pelabuhan aman dari gangguan, apalagi program besar pemerintahan Joko Widodo lebih menitikberatkan aktivitas maritim," katanya.
Lanjut Sudirman, gangguan pelabuhan yang menghambat jalannya bisnis itu banyak, namun yang paling sering itu justru datang dari aktivitas protes pekerja lewat demonstasi dan mogok.
"Kalau sudah demo apalagi mogok, barang kami akan terlambat masuk karena waktu yang dibutuhkan semakin lama. Ini jelas merugikan kami dan menambah
dwelling time," keluhnya.
Pada prinsipnya, kata Sudirman, pihaknya menghargai aksi protes dari pekerja. Itu hak yang dilindungi oleh negara.
"Tapi ya harus ikut aturan. Aksi protes pekerja pelabuhan aturannya tetap tak boleh di dalam pelabuhan, di luar pelabuhan dengan radius tertentu boleh," tambahnya.
Seperti yang dilakukan serikat pekerja JICT kemarin misalnya, dinilainya tidak pantas demo dengan menyegel ruangan para direksi kemudian mengancam akan mogok hanya karena tuntutan bonus dan kesejahteraan.
"Mereka itu pekerja yang paling sejahtera. Kabarnya kesejahteraan mereka itu jauh diatas Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Hampir tiap tahun meningkat. Hak normatif telah lama terpenuhi. Harusnya lebih menunjukkan komitmen dan kinerja yang terbaik untuk ekonomi daerah dan nasional bukan sebaliknya," tutupnya.
[ian]
