Berita

Foto/Net

Politik

Pemerintah Diminta Percepat Proses Pembubaran HTI

MINGGU, 21 MEI 2017 | 15:02 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pemerintah diminta untuk bergerak cepat dalam memproses hukum pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sehingga hal ini tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Seruan itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) KH. Zuhri Yakub di sela-sela acara Deklarasi FSB di Masjid Raya KH. Hasyim Asyari, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (21/5

"Kita mengharapkan supaya lebih cepat lebih bagus karena ini tidak bisa diberikan ruang terlalu lebar atau terlalu luas," ujarnya.


Zuhri mengatakan, FSB secara terbuka mendukung pemerintah untuk membubarkan HTI karena dinilai terbukti mengusung ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Kita sama sama tahu bahwa HTI memiliki suatu keinginan membangun negara khilafah yang kalau kita pahami dalam konteks keindonesiaan adalah membangun negara di dalam negara. Ini sungguh sangat berbahaya," tegasnya.

Jika ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dibiarkan, lanjutnya, maka dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal.

"Kalau ini dipaksakan maka akan terjadi benturan dan ini akan mengarah pada perpecahan bangsa. Langkah yang diambil oleh pemerintah kita anggap sudah tepat," imbuhnya.

Lebih lanjut Zuhri mengatakan, FSB sebagai forum terbuka, juga akan berupaya memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk terciptanya iklim demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

"FSB bukan organisasi politik, tetapi ikut menciptakan sistem berpolitik yang beradab. FSB mendorong terciptanya pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang harmoni dalam rangka membendung penyebaran radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia," pungkasnya. [ian]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya