Berita

Foto/Net

Politik

Pemerintah Diminta Percepat Proses Pembubaran HTI

MINGGU, 21 MEI 2017 | 15:02 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pemerintah diminta untuk bergerak cepat dalam memproses hukum pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sehingga hal ini tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Seruan itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) KH. Zuhri Yakub di sela-sela acara Deklarasi FSB di Masjid Raya KH. Hasyim Asyari, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (21/5

"Kita mengharapkan supaya lebih cepat lebih bagus karena ini tidak bisa diberikan ruang terlalu lebar atau terlalu luas," ujarnya.


Zuhri mengatakan, FSB secara terbuka mendukung pemerintah untuk membubarkan HTI karena dinilai terbukti mengusung ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Kita sama sama tahu bahwa HTI memiliki suatu keinginan membangun negara khilafah yang kalau kita pahami dalam konteks keindonesiaan adalah membangun negara di dalam negara. Ini sungguh sangat berbahaya," tegasnya.

Jika ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dibiarkan, lanjutnya, maka dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal.

"Kalau ini dipaksakan maka akan terjadi benturan dan ini akan mengarah pada perpecahan bangsa. Langkah yang diambil oleh pemerintah kita anggap sudah tepat," imbuhnya.

Lebih lanjut Zuhri mengatakan, FSB sebagai forum terbuka, juga akan berupaya memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk terciptanya iklim demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

"FSB bukan organisasi politik, tetapi ikut menciptakan sistem berpolitik yang beradab. FSB mendorong terciptanya pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang harmoni dalam rangka membendung penyebaran radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia," pungkasnya. [ian]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya